"Nah ini salah satu kendala kita. Jadi itu masuk dalam pekerjaan tambahan kita. Saat kusen dibongkar, dindingnya juga ikut dirapihkan," ucap Dadan Rustandi.
Dadan Rustandi menuturkan, ketiga pengerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada pertengahan September hingga pertengahan Desember dengan kurun waktu pengerjaan selama tiga bulan.
"Semuanya tidak ada yang terlambat. Kira-kira saat ini sudah 20 persen. Kita optimis semuanya lancar," ujar Dadan Rustandi.
Terpisah, Koordinator Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Disrumkim Kota Depok, Puspita Dewi Mahardani mengungkapkan, pada BTT tahap dua, akan ada dua rehabilitasi yang dilakukan di SDN Beji 6 dan SDN Cilodong dua.
"Alhamdulillah sudah mulai kontrak minggu lalu, tepatnya 24 Oktober 2024," kata Puspita Dewi Mahardani.
Pengerjaan di SDN Beji 6 mencakup penggantian atap di delapan ruang kelas. Pekerjaan ini meliputi penggantian penutup atap, plafon, dan instalasi lampu baru.
"Instalasi lampu kita lakukan karena pembongkaran plafon ya. Untuk nilai pagu sebesar Rp 542 juta," ucap Puspita Dewi Mahardani.
SDN Cilodong 2 juga akan melakukan perbaikan atap sebagai bagian dari pengerjaan rehabilitasi. Meskipun atap baru akan menggunakan material lama, sesuai permintaan sekolah untuk tetap menggunakan genteng, pekerjaan ini juga mencakup perbaikan plafon dan penggantian kusen.
"Karena kusennya yang dari kayu itu udah benar-benar dimakan rayap. Kalau untuk SDN Cilodong 2 itu pagu nya Rp 361 juta," sambung Puspita Dewi Mahardani.
Penggunaan genteng dianggap lebih hemat biaya, meskipun biasanya sekolah baru disarankan untuk menggunakan material bitumen yang lebih ringan dan memiliki masa pemeliharaan lebih panjang.
"Jadi karena keterbatasan anggaran dan ternyata dilihat kusennya juga rusak harus diganti. Jadi genteng yang masih bisa dipakai, itu tidak diganti. Kita harus menentukan prioritas," ungkap Puspita Dewi Mahardani.
Rencana pelaksanaan rehabilitasi di SDN Beji 6 dan SDN Cilodong 2 ditargetkan berlangsung selama dua bulan, dengan harapan proyek dapat selesai sebelum 15 Desember 2024, yang merupakan batas akhir untuk pemrosesan anggaran.