Di sisi lain, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang masuk daftar proyek juga belum terlihat realisasinya.
“Lho Maruarar Sirait sudah terjun ke beberapa daerah, artinya dia sudah punya laporan. Atau jangan-jangan belum ada realisasinya. Jadi, sejak Januari sampai Juli 2025 yang dikerjakan kalau belum ada wujudnya?” tanya Jerry Massie.
Padahal, janji Kementerian PKP akan ada 2.000 unit sarana dasar seperti jalan lingkungan dan saluran air akan dibangun dengan anggaran Rp 60 miliar.
“Kalau dibagi rata, ya sekitar Rp 6 juta per unit. Ini anggarannya sudah ada, yang dipertanyakan realisasinya di mana?” kata Jerry.
Pasalnya di lapangan, sangat minim sekali ditemukan adanya program tersebut berjalan sesuai harapan.
Baca Juga: AIKD Gelar PKP
P3S juga mempertanyakan, program rusun dan rumah khusus yang begitu ambisius tapi realisasinya seperti angan-angan saja.
Seperti diketahui anggaran Rp 5,07 triliun dialokasikan untuk membangun hunian vertikal di daerah padat, dan rumah-rumah untuk kelompok khusus seperti TNI/Polri atau korban bencana.
“Maka mari jujur, siapa yang benar-benar mendapat rumah itu? Apakah nelayan di ujung Sulawesi sana, atau pejabat menengah yang kebetulan berhak karena kedekatan struktural?” tandasnya.
Padahal kata Jerry jika sejumlah program tersebut berjalan bertahap maka secara teori, akan menyerap tenaga kerja.
Baca Juga: PKP Syarat Mendapatkan Sertifikat P-IRT
“Jelas program itu aka memutar roda ekonomi, dan membuktikan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebagaimana biasa, teori indah tak selalu lulus uji di lapangan,” kata dia.
Realisasi anggaran yang lambat, program yang mangkrak, dan proyek yang jadi ajang bancakan, lebih sering jadi kenyataan dibanding impian manis di presentasi kementerian.
Jerry Massie mengingatkan bahwa kegagalan pelaksanaan bisa berdampak buruk secara politik.
“Ini bahaya, bisa menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ungkap Jerry Massie.
Artikel Terkait
DKR Depok Nilai Dinas Pendidikan Jawa Barat Pelintir Kebijakan KDM, Buntutnya Siswa Miskin Tetap Tak Bisa Sekolah
HBS Sebut Walikota Depok Inkonsisten Soal Kebijakan SDN Pondok Cina 1
Pendaftar SMA Swasta di Depok Turun 40 Persen, FKKS Dukung Gugatan ke PTUN Terhadap Kebijakan Gubernur Jabar
Siap Tanggung Risiko Kebijakan Sekolah, Dedi Mulyadi: Itu Konsekuensi Jadi Pemimpin
Setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bikin Kebijakan Satu Rombel Diisi 50 Siswa, SMK Swasta di Depok Kehilangan 40 Persen Pelajar Baru