Tetap Bersikeras Mempertahankan Kebijakannya Walau Dikritik, Dedi Mulyadi: Ini Semua untuk Masyarakat

RADARDEPOK.COM - Saat hadir di menghadiri Muswil VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, pada Minggu (24/8/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tetap bersikeras mempertahankan kebijakaannya.

Menurutnya kebijakan-kebijakan tersebut dianggap penting untuk masyarakat, meskipun kerap menuai kritik atau tudingan politik populis.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah larangan studi tour bagi sekolah. Dedi menilai kegiatan tersebut seringkali hanya menjadi ajang wisata yang membebani orang tua murid, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

“Kalau sudah itu menjadi pikiran saya, menjadi orientasi saya, misalnya studi tour, orang demo segala macam, saya mah kekeuh (bersikeras),” ujarnya.

Baca Juga: Atlet Wushu Kabupaten Bogor Sabet Medali Emas di IWL 2025

“Ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena kasihan banyak orang yang pinjam ke sana ke sini. Saya sudah tahu kok. Kasihan juga rakyat-rakyat di kampung, orang berpenghasilan rendah, dan guru yang sering dituding negatif,” tambah Dedi.

Menurutnya, banyak orang tua harus berutang hanya untuk membiayai anak mereka ikut studi tour. Padahal, kegiatan yang seharusnya bernuansa pendidikan itu lebih banyak berisi agenda rekreasi.

Sebelumnya juga, Dedi menjelaskan jika ada sejumlah yang pihak berencana melakukan aksi demo menolak kebijakan larangan studi tour pada Senin, 25 Agustus 2025.

Namun, setelah bertemu dan mendengarkan penjelasan langsung dari Dedi, aksi tersebut akhirnya batal dilakukan.

Baca Juga: Nikmati Liburan Seru di Malang Dreamland, Tersedia Paket Spektakuler All Wahana dengan Harga Tiket Terjangkau

“Alhamdulillah, kemarin saya sudah bertemu dan memberikan penjelasan. Tadinya katanya demo besok, tapi akhirnya dibatalkan,” jelasnya.

Selain soal studi tour, Dedi juga membahas kebijakan jumlah siswa maksimal 50 orang per kelas yang sempat menuai protes. Ia mengaku, keputusan tersebut diambil karena adanya kebutuhan mendesak.

“Kalau saya tidak membuka ruang 50 orang, tetap saja gubernur yang akan disalahkan. Kenapa? Karena ada 47.000 siswa tidak diterima sekolah. Itu kepala desa sampai bawa pasukan ke sekolah ngamuk ke kepala sekolah. Mereka merasa punya hak karena tanah sekolah berasal dari mereka,” ungkap Dedi.

Ia menambahkan bahwa sistem zonasi juga sering menimbulkan masalah baru, seperti kasus di Bogor dua tahun lalu, di mana selisih jarak hanya puluhan meter membuat banyak siswa tidak diterima.