Minggu, 21 Desember 2025

Dedi Mulyadi Usulkan Skema Pembayaran Kesehatan Langsung ke Rumah Sakit Dibanding Asuransi: Lebih Murah, tapi Terhalang Undang-Undang

- Minggu, 21 September 2025 | 16:20 WIB
Pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap seputar kesehatan dalam acara Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan KONAS PABI VII dan P2B2 PABI XXII  (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)
Pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap seputar kesehatan dalam acara Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan KONAS PABI VII dan P2B2 PABI XXII (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyampaikan gagasan alternatif pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Dalam acara Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan KONAS PABI VII dan P2B2 PABI XXII yang digelar di Bandung, Jumat (19/9/2025), Dedi menilai pembayaran biaya kesehatan oleh pemerintah secara langsung ke rumah sakit akan lebih efisien dibandingkan melalui mekanisme asuransi.

Menurut Dedi, sistem pembayaran langsung dapat memangkas biaya manajemen yang selama ini membebani negara dalam skema asuransi kesehatan.

Baca Juga: Tim Pengabdian UPNVJ Tingkatkan Produktivitas UMKM Meruyung Fish Farm Melalui Diversifikasi Produk

Kalau saya mah penginnya enggak usah lewat asuransi. Pemerintah bayar langsung ke rumah sakit. Pengalaman saya waktu jadi bupati dulu, ternyata jauh lebih murah dibandingkan bayar asuransi, karena tidak usah bayar biaya manajemen,” ungkapnya.

Dedi mengisahkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Kala itu, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan 11 rumah sakit, sehingga masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mendapat pelayanan kesehatan, bahkan ketika berobat di luar daerah.

Waktu itu orang Purwakarta kalau sakit di Jakarta, misalnya di RSCM, cukup pakai KTP. Nanti pemerintah yang membayar tagihannya setiap bulan. Setelah saya hitung, ternyata lebih murah dibandingkan sistem iuran,” jelasnya.

Baca Juga: Cus Mampir! Kedai di Bogor Ini Menyajikan Hidangan Korea, Jepang, dan Western dengan Harga yang Ramah di Kantong Pelajar

Skema ini, menurut Dedi, memberi dampak langsung bagi masyarakat karena lebih sederhana, cepat, dan transparan.

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa gagasan tersebut tidak bisa diterapkan secara luas karena terbentur aturan.

Undang-undang di Indonesia mewajibkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui skema asuransi, seperti BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Kondisi Memprihatinkan di Muara Gembong Bekasi, Dedi Mulyadi: Akan Segera Tindak Lanjut

Tapi karena undang-undang hari ini ya engga bisa, harus lewat asuransi. Kita enggak boleh melawan undang-undang,” tegasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febry Mustika Putri

Sumber: YouTube Lembur Pakuan Channel

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X