Menkeu Purbaya Siap Pimpin Sidang Debottlenecking, Beri Solusi Cepat untuk Hambatan Pelaku Bisnis di Indonesia

RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam sidang Kelompok Kerja (Pokja) Debottlenecking, sebuah mekanisme baru yang disiapkan pemerintah untuk mengurai berbagai hambatan usaha di Tanah Air.

Purbaya bahkan menyatakan dirinya siap bertindak layaknya hakim dalam forum tersebut demi memastikan keluhan dunia usaha dapat diselesaikan secara cepat, konkret, dan langsung menyentuh akar masalah.

Pokja Debottlenecking merupakan bagian penting dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Satgas ini dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

Baca Juga: Relawan Bogor Gerakan Anak Negeri Beri Layanan Kesehatan untuk Korban Bencana Tapanuli Selatan

Satgas P2SP memiliki tiga kelompok kerja, dengan Pokja Debottlenecking menjadi salah satu yang paling krusial karena langsung berhubungan dengan percepatan investasi dan iklim usaha nasional.

Dalam sistem baru ini, pelaku bisnis dapat menyampaikan berbagai hambatan yang mereka alami baik terkait perizinan, birokrasi lintas kementerian, regulasi yang tumpang tindih, maupun isu teknis lain yang selama ini memperlambat investasi dan operasional bisnis.

Menkeu Purbaya menekankan bahwa para pengusaha bahkan diperbolehkan melapor langsung kepada dirinya, dan ia memastikan akan memimpin sendiri sidang Debottlenecking setiap minggu.

“Saya sudah memutuskan mengalokasikan 1 hari penuh setiap minggu untuk memimpin sidang Debottlenecking. Anda lapor, seminggu kemudian akan kami sidangkan,” ujar Purbaya saat hadiri Rapimnas Kadin Indonesia di Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/2/2025).

Baca Juga: Jalankan Instruksi Prabowo, TNI AD Kerahkan Logistik Skala Besar ke Aceh, Sumut, Sumbar

Ia juga menegaskan bahwa forum ini buksekadar formalitas atau diskusi administratif, tetapi bertujuan menghasilkan solusi konkret yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

Purbaya menyoroti perbedaan antara regulasi yang terlihat baik “di atas kertas” namun bermasalah saat diterapkan. Ia memberi contoh ketika bertanya kepada bawahannya di Kemenkeu tentang hambatan investasi:

“Kalau saya tanya anak buah saya, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan? Enggak ada, Pak. Tapi investasi tetap enggak masuk. Tapi begitu saya tanya pelaku bisnis? Kusut katanya.” Tambahnya.

Baca Juga: Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Terus Bertambah, Total Mencapai 753 Jiwa Meninggal Dunia