Senin, 22 Desember 2025

Ketum HMS Center: Kasus Rafael dan Eko Pembuka Kotak Pandora Gaya Hedonis Pejabat DJP dan DJBC

- Selasa, 7 Maret 2023 | 16:09 WIB
Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho. IST
Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho. IST

Baca Juga: Pejabat Bergaya Hedon Siap Siap di Panggil KPK

Hardjuno menilai, terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, membuat kredibilitas Menkeu Sri Mulyani berada di titik nadir.

Kedua kasus ini mengkonformasikan Menkeu Sri Mulyani sama sekali tidak melakukan perbaikan kinerja di Kemenkeu kecuali menumpuk utang Negara yang angkanya mencapai Rp 7.000 Triliunan di era Rezim Jokowi-Ma’aruf Amin.

Tumpukan utang ini tegas Hardjuno lagi sangat memberatkan generasi yang akan datang.

Baca Juga: Pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Polri Kerahkan Personel Berjaga, Cegah Penjarahan

“Selama ini, Menkeu Sri Mulyani memang sukses membuat rakyat percaya. Tapi kasus pamer harta, harta yang tak wajar, dan bahkan angka jumlah pejabat pajak yang tidak lapor pajak, membuktikan sebaliknya. Yakni, kemenkeu ternyata tidak bisa dipercaya,” tegasnya.

Padahal, selama ini, Menkeu Sri Mulyani mencitrakan dirinya sebagai sosok yang telah banyak melakukan perubahan di jajaran kementeriannya, khususnya dilingkungan DJP dan DJBC.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya Revolusi Keuangan Negara. Hal ini penting agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan benefit bagi rakyat.

Baca Juga: Hari Ini 7 Maret 2023 Nisfu Sya’ban, Berikut Doa dan Keistimewaannya

Apalagi, DJP dan DJBC memberi kontribusi lebih 70 persen dari total penerimaan APBN. “Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira, perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajaknya,” tuturnya.

Seiring mencuatnya kasus hedons pejabat Kemenkeu ini, predikat sebagai ratu ‘utang kembali disematkan kepada Sri Mulyani.

“Bayangkan utang nambah terus. Ini mengerikan karena Sri Mulyani terbukti tak becus mengelola anak buahnya tapi kita terlanjur punya utang sampai Rp7.400 triliun,” papar Hardjuno.

Baca Juga: PPATK Blokir Semua Rekening Keluarga dan Orang yang berhubungan dengan Rafael Alun Trisambodo

Maka menurut Hardjuno sangat bisa dimengerti dugaan selama ini Sri Mulyani mendapat banyak penghargaan internasional bahkan sebagai Menkeu Terbaik Dunia hanya karena semua kebijakannya memang menguntungkan kreditor-kreditor internasional.

Sementara itu, di dalam negeri Sri Mulyani terbukti sukses melakukan pencitraan sebagai sosok dipercaya. Remunerasi besar-besaran untuk jajarannya pun diterima oleh masyarakat sebagai kewajaran karena bertujuan agar para pejabat tidak tergoda melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaporan pajak.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X