May Day, Ribuan Buruh akan Unjuk Rasa, Ini 7 Tuntutan yang Dibawa

RADARDEPOK.COM, JAKARTA -- Memperingati hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2023, ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Terkait aksi tersebut, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan, aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung pada pukul 09.30 hingga 12.00 WIB.

"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ungkap Said Iqbal seperti dikutip dari disway.id. lalu.

Baca Juga: Ketua Partai Buruh Depok, Wido Pratikno : Kader Partai Buruh Patungan Rp20 ribu Untuk Dana Kampanye

Aksi unjuk rasa, yang disebut sebagai May Day itu akan dilakukan di beberapa provinsi se-Indonesia.

Terdapat 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan Kabupaten atau Kota akan mengikuti aksi May Day.

Setelah aksi may day, para buruh akan melanjutkan kegiatannya, yaitu May Day Viesta yang dimulai dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB.

Baca Juga: Partai Buruh Ajak Pekerja Naik Kelas

Said Iqbal melanjutkan, massa akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Di sana, mereka akan ada May Day Viesta sekaligus akan ada sosok capres yang berorasi saat May Day.

"Di Istora Senayan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh," ucap Said Iqbal.

"Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas partai buruh. Ini rakernas ya belum keputusan Partai Buruh," tegasnya.

Baca Juga: Ketua Partai Buruh Depok Wido Pratikno : Cuti Bersama Diskriminasi Buruh Swasta, Ini Alasannya

Sebagaimana diketahui, pada aksi May Day, para buruh telah menyiapkan beberapa tuntutannya.

Said Iqbal mengatakan, ada 7 tuntutan yang akan dibawa pada aksi May Day, yaitu:

1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah. ***