RADARDEPOK.COM- Relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok akhirnya melapor ke Presiden Jokowi di Istana Negara di Jakarta, Kamis (11/7). Hal ini dilakukan setelah aksi DKR beberapa waktu lalu di SMAN 4 Depok tidak mendapatkan tanggapan.
Setelah ratusan massa melakukan aksi di depan istana akhirnya beberapa orang tua dan siswa dari keluarga miskin didampingi DKR di terima oleh Kantor Staf Presiden (KSP) diwakili Johanes Joko Tenaga Ahli Utama KSP. beserta tim.
Baca Juga: Murah dan Ekonomis, Ini Resep Jamur Krispi Renyah dan Tahan Lama, Bisa Untuk Jualan
Dihadapan perwakilan KSP, Roy Pangharapan menyampaikan tuntutannya, diantaranya agar dibuka kembali jalur optimalisasi. agar siswa miskin dapat diterima di sekolah Negeri.
Menurutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya menerima 32 siswa per kelas adalah kebijakan yang sangat merugikan siswa miskin.
"Akibat kebijakan tersebut siswa-siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa bersekolah. Jadi tetap saja kebijakan itu mengorbankan ribuan siswa miskin. Karena kelas dibatasi hanya boleh menerima 32 orang siswa perkelas," jelasnya.
Menurut Roy Pangharapan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa saja batasi jumlah siswa dalam kelas sebanyak 32 orang per kelas kalau pemerintah telah membangun sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Baca Juga: Kenang Masa Sekolah, Alumni SMA PGRI 4 Bogor akan Gelar Reuni 25 Tahun Silaturahmi tanpa Batas
"Faktanya di kota Depok hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai 2 juta lebih. Tahun ini ada 15.000 lebih siswa pendaftar, sementara yang diterima hanya sekitar 25% lebih. Sehingga kebijakan 32 per rombongan belajar adalah mubazir ditengah kebutuhan siswa yang ingin bersekolah," tegasnya.
"Nampaknya pemerintah salah melihat akar masalah, sehingga kebijakannya bukan menjadi jalan keluar malah jadi masalah baru," sambung Roy Pangharapan.
Dihadapan Staf KSP para orang tua siswa miskin menyampaikan keinginanya agar anaknya bisa sekolah. Perwakilan yang diterima dibatasi 5 orang tua, 5 siswa dan 3 relawan DKR.
"Sambil terisak menangis para orang tua berharap agar Presiden Jokowi melalui KSP dapat menolong agar anak mereka bisa tetap sekolah tahun ini," jelas Roy.
Staf KSP berjanji akan segera menindak lanjuti laporan para orang tua siswa dan DKR serta segera melaporkan pada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Muldoko dan Presiden Joko Widodo.
Setelah menemui KSP perwakilan peserta aksi disambut oleh sekitar 200 relawan yang tetap bertahan dilokasi aksi setelah menyampaikan hasilnya, peserta aksi membubarkan dengan tertib.***