RADARDEPOK.com – Rencana penghentian pemberian subsidi terhadap mpat koridor BisKita Trans Pakuan, membuat Pemerintah Kota Bogor kelabakan.
Sebab, penghentian pemberikan subsidi ini akan memaksa Pemkot Bogor mengeluarkan anggaran Rp56 miliar per tahunnya untuk mengoperasikan BisKita Trans Pakuan.
Tidak mau menanggung kerugian, Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) hingga saat ini terus melobi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar tak sepenuhnya menghentikan subsidi Biskita Trans Pakuan pada tahun depan.
Kepala Dishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra mengatakan jika pemkot masih melobi agar penghentian pemberikan subsidi ini bisa dilakukan secara bertahap.
“Kami meminta bertahap satu atau dua koridor dulu yang distop subsidinya,” kata Marse kepada awak media.
Menurut Marse, apabila permohonan Pemkot Bogor dikabulkan oleh BPTJ, maka pihaknya akan menggodok skema lain untuk menutupi pembiayaan bagi koridor yang dihapus subsidinya.
Marse mengaku, Pemkot Bogor akan memiliki beban yang sangat berat apabila harus menggunakan APBD.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan bahwa belum ada keputusan tertulis dari pusat terkait penghentian subsidi Biskita.
“Kami berharap masih tetap mendapat subsidi dari pusat. Ketika ini memang dicabut sepenuhnya untuk tahun 2025, dari pemerintah sudah memberikan ancang-ancang,” ucapnya.
Di antaranya saat penyerahan KUA PPAS, subsidi ada di angka Rp40 miliar. Namun, sambung dia, proses subsidi ini tidak mudah, maka Pemkot Bogor harus membuat kajian per kilometer per orang berapa yang akan disubsidi.
“Setelah itu baru kita anggarkan. Ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jika tidak seperti itu, kami dewan tidak akan berani untuk menganggarkan untuk subsidi BTS karena kajiannya belum selesai,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa JM ini menegaskan bahwa saat ini Pemkot Bogor sedang membuat kajian berapa yang harus disubsidi tarif kepada masyarakat by penumpang dan koridor itu harus ada.