Baca Juga: Waspada! PKB Jawa Barat Semakin Militan Usai Gembleng Ratusan Panji Bangsa di Citeureup Bogor
“Nggak usah pakai Kartu Keluarga, yang penting sekolah,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya anak-anak di Jawa Barat yang bisa saja terlantar pendidikan hanya karena terjebak dalam birokrasi.
“Nanti banyak anak terlantar yang tidak sekolah karena aturan administratif. Sudah terlantar, nggak sekolah pula,” tambahnya.
Dedi juga langsung menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat untuk segera membuat surat edaran resmi, agar sekolah-sekolah di seluruh wilayah provinsi menerima anak-anak meskipun mereka belum memiliki dokumen lengkap seperti KK.
“Mulai hari ini, saya ingin anak-anak bisa langsung masuk SD tanpa harus menunggu KK. Karena sekolah itu adalah hak dasar setiap anak,” tegasnya.
Langkah cepat dan responsif Dedi Mulyadi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
Pendidikan seharusnya tidak menjadi hak yang eksklusif bagi mereka yang "lengkap dokumen", tetapi harus menjadi hak universal bagi semua anak, terutama yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu atau tidak utuh secara administratif.***