Minggu, 21 Desember 2025

Dedi Mulyadi Ingatkan Sekolah Swasta untuk Tidak Menahan Ijazah Siswa Penunggak Iuran!

- Sabtu, 5 Juli 2025 | 12:56 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingatkan tidak menahan ijazah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingatkan tidak menahan ijazah

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan bahwa sekolah swasta tidak diperbolehkan menahan ijazah siswa meskipun masih memiliki tunggakan iuran.

Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menggelontorkan anggaran bantuan untuk sekolah swasta melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Tujuannya adalah untuk membantu operasional sekolah swasta sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.

Baca Juga: Resep Batagor Ekonomis Tanpa Ikan dan Ayam, Rasanya Tetap Enak dan Bikin Nagih

“Saya menyarankan agar sekolah swasta segera menyerahkan ijazah kepada para siswa yang masih memiliki tunggakan iuran sekolah,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan anggaran sebesar hampir Rp600 miliar melalui program BPMU untuk membantu sekolah-sekolah swasta.

Meski begitu, masih banyak kasus di mana ijazah siswa ditahan karena tunggakan biaya sekolah.

“Saya sudah mendapat informasi tadi malam, hampir enam ratus miliar anggaran sudah diturunkan untuk sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.

Baca Juga: Aksi Menegangkan Pensiunan AL Melawan Teroris di Atas Kereta dalam Film Under Siege 2: Dark Territory!

“Sementara itu, total hutang masyarakat terhadap sekolah swasta, termasuk tunggakan iuran beberapa tahun ke belakang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.”

Dengan bantuan dana yang telah disalurkan tersebut, Dedi Mulyadi berharap agar separuh dari total tunggakan itu sudah bisa teratasi.

Ia juga menegaskan bahwa menerima bantuan BPMU berarti sekolah memiliki komitmen untuk tidak menahan ijazah siswa, apa pun alasannya.

“Ini adalah komitmen kami di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih ada di daerah ini,” ujarnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X