RADARDEPOK.COM-Political and Public Policy Studies (P3S) soroti kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bahkan menilai realisasinya masih nol besar.
Temuan ini didasarkan pada data-data dan merujuk pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada dengar pendapat dengan DPR RI pekan lalu.
“Apa benar kinerja Kementerian PKP sudah tembus sampai 28 persen. Sampai hari ini kok saya ragu, jangan-jangan bohong?,” ujar Direktur P3S Jerry Massie, Senin, 21 Juli 2025.
Dari bedah rumah hingga pembangunan rusun, total anggaran yang digelontorkan pun bisa menembus belasan triliun rupiah.
“Tapi seperti biasa, pertanyaannya bukan soal besar anggaran, melainkan apa kabar realisasinya?” ujar Jerry Massie.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) misalnya. Pemerintah akan menyulap 34.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran Rp 7,41 miliar (Rp Rp21.800.000 per unit).
“Bung Ara (Sapaan Maruarar Sirait) seharusnya bisa merinci satu per satu realisasi dari program itu. Tapi saya kok tidak melihat ada yang terealisasi,” jelasnya.
Sejumlah program dengan anggaran fantastis tersebut terdengar heroik. Apalagi, jika ditambah narasi investasi sosial.
“Tapi publik tentu tak lupa, sudah berapa banyak rumah diperbaiki? Apa ini hanya di atas kertas, atau hasilnya tak jauh beda dengan kandang kambing yang baru dicat ulang?” tandas Jerry Massie.
Belum lagi, sambung Jerry, penataan kawasan kumuh. Dari data yang didapat P3S, anggarannya menembus Rp 130 miliar. Maruarar Sirait harus bisa menjelaskan ke rakyat bagaimana realisasi anggaran itu terserap.
Anggaran sebesar itu kabarnya akan digelontorkan untuk merapikan lingkungan yang selama ini luput dari perhatian negara.
“Idenya mulia, menghapus kekumuhan. Tapi di mana lokasinya. Ingat ini sudah akhir bulan Juli lho,” ungkapnya.
Publik, lanjut Jerry, sangat tahu penataan di negeri ini lebih pada penggusuran, memindahkan warga ke tempat lebih sempit, dan membiarkan akar masalahnya tetap membusuk.