RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Pasundan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah tahun 2025, yang dihadiri oleh pejabat daerah, guru, serta para siswa.
Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan kelas menengah baru di Jawa Barat.
Karena itu, ia berkomitmen menanggung biaya pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, asalkan mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar.
Dedi menyampaikan cita-citanya untuk membangun “sekolah rakyat” di Jawa Barat, sebuah konsep yang terinspirasi dari sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara.
Menurutnya, sekolah semacam ini perlu hadir di berbagai daerah agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.
“Saya ingin sekolah rakyat dibangun. Cita-citanya merubah itu. Sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara melahirkan kelas menengah,” ungkap Dedi.
Tidak hanya gagasan, Dedi juga menegaskan langkah konkret berupa program beasiswa penuh. Ia mencontohkan, ketika Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka fakultas kedokteran, pemerintah provinsi akan siap membiayai mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, ‘Hei, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat’. Asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan,” jelasnya.
Selain Unpad, ia juga menargetkan program serupa di kampus-kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk jurusan teknik sipil, geologi, maupun arsitektur.
Dedi menargetkan setiap tahun sedikitnya 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga sederhana bisa naik kelas menjadi generasi baru kelas menengah.
Dedi juga menegaskan bahwa upaya ini tidak akan terhambat masalah anggaran. Ia optimistis mendapat dukungan dari Ketua DPRD Jawa Barat untuk mengalokasikan biaya pendidikan tersebut dalam APBD.