RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan langkah tegasnya untuk memangkas sejumlah program anggaran digital yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ini diungkap Dedi dalam pidatonya di acara Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Perumahan Murah dan Sosialisasi Kredit Usaha Rumah (KUR) yang dilaksanakan di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025).
“Nomenklatur anggaran yang dulu digital-digital IT sampai Rp700 miliar, IT ini Rp1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Itu tidak berpihak pada rakyat. Anggaran mahal triliunan itu hanya dinikmati beberapa orang atas nama intelektual,” tegasnya.
Baca Juga: Ide Jualan Camilan Gabin Ubi Ungu, Renyah dan Lembut
Menurut Dedi, praktik seperti itu hanya membuat segelintir orang menikmati keuntungan besar dari proyek bernilai triliunan, sementara masyarakat justru tidak merasakan manfaatnya.
Ia menambahkan, praktik semacam itu berpotensi memicu ketidakadilan sosial karena hanya menguntungkan kelompok tertentu dengan proyek bernilai triliunan, sementara masyarakat luas tidak merasakan dampaknya.
“Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal, karena bisa jadi konflik sosial,” tegasnya.
Baca Juga: Bitcoin Terjebak di US$115. 000, Namun Aktivitas On-Chain Tidak Akan Lama
Dedi menekankan bahwa paradigma anggaran Jawa Barat harus berubah dari sekadar “anggaran orkestrasi” yang sifatnya hanya monitoring, menjadi “anggaran teknokrasi” yang benar-benar dipakai untuk pembangunan langsung.
Maka dari itu, Dedi menghapuskan anggaran tersebut dan merubahnya menjadi pola pembangunan partisipatif dan yang paling utama adalah infrakstruktryr.
Bagi Dedi, anggaran provinsi harus diarahkan ke program yang benar-benar menyentuh rakyat, bukan sekadar proyek teknologi yang mahal namun tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.***