Dedi Mulyadi Akan Lebih Fokus pada Pembagunan Jalan Besar Dibanding Kecil untuk Dongkrak Ekonomi Jawa Barat

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun kedua masa pemerintahannya (2026) akan lebih difokuskan pada pembangunan jalan-jalan besar dibandingkan jalan kecil.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja dan koordinasi bersama para bupati serta wali kota se-Jawa Barat. Menurut Dedi, prioritas pembangunan jalan besar bukan tanpa alasan.

Infrastruktur jalan besar dinilai lebih strategis karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan klasik di perkotaan, seperti kemacetan dan inefisiensi mobilitas.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelesaikan berbagai masalah strategis infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Hj. Nuryuliani Bantu Advokasi Rumah Warga Sukamaju Baru yang Rusak ke Walikota Depok

Namun, fokus utama tetap pada pembangunan dan perbaikan jalan besar yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat.

“Yang akan kita selesaikan tidak dulu jalan-jalan kecil. Kita akan memprioritaskan jalan-jalan besar karena itu menjadi concern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi.

Dedi menyoroti beberapa daerah yang kerap menghadapi masalah kemacetan parah, seperti Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, hingga Bandung Barat.

Ia menjelaskan, kemacetan bukan hanya soal waktu perjalanan yang terbuang, tetapi juga menimbulkan inefisiensi bahan bakar, stres masyarakat perkotaan, hingga potensi meningkatnya kriminalitas akibat emosi yang tidak stabil.

Baca Juga: Sekda Minta Dekranasda Harus Bantu UMKM Naik Kelas

Oleh karena itu, solusi infrastruktur berskala besar dianggap lebih mendesak untuk segera dikerjakan.

Untuk mempercepat pembangunan, Dedi mendorong adanya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Dalam pembagian peran, pembebasan lahan akan menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, sementara pembangunan fisik infrastruktur akan ditangani oleh Pemprov Jawa Barat.

“Kalau membangun underpass atau jembatan layang, maka pembebasan tanahnya dilakukan oleh bupati dan wali kota, sedangkan pembangunannya dilakukan oleh provinsi. Pola-pola seperti ini yang akan kita terapkan bersama,” jelasnya.