RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyampaikan gagasan alternatif pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Dalam acara Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan KONAS PABI VII dan P2B2 PABI XXII yang digelar di Bandung, Jumat (19/9/2025), Dedi menilai pembayaran biaya kesehatan oleh pemerintah secara langsung ke rumah sakit akan lebih efisien dibandingkan melalui mekanisme asuransi.
Menurut Dedi, sistem pembayaran langsung dapat memangkas biaya manajemen yang selama ini membebani negara dalam skema asuransi kesehatan.
Baca Juga: Tim Pengabdian UPNVJ Tingkatkan Produktivitas UMKM Meruyung Fish Farm Melalui Diversifikasi Produk
“Kalau saya mah penginnya enggak usah lewat asuransi. Pemerintah bayar langsung ke rumah sakit. Pengalaman saya waktu jadi bupati dulu, ternyata jauh lebih murah dibandingkan bayar asuransi, karena tidak usah bayar biaya manajemen,” ungkapnya.
Dedi mengisahkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Kala itu, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan 11 rumah sakit, sehingga masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mendapat pelayanan kesehatan, bahkan ketika berobat di luar daerah.
“Waktu itu orang Purwakarta kalau sakit di Jakarta, misalnya di RSCM, cukup pakai KTP. Nanti pemerintah yang membayar tagihannya setiap bulan. Setelah saya hitung, ternyata lebih murah dibandingkan sistem iuran,” jelasnya.
Skema ini, menurut Dedi, memberi dampak langsung bagi masyarakat karena lebih sederhana, cepat, dan transparan.
Meski demikian, Dedi mengakui bahwa gagasan tersebut tidak bisa diterapkan secara luas karena terbentur aturan.
Undang-undang di Indonesia mewajibkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui skema asuransi, seperti BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Kondisi Memprihatinkan di Muara Gembong Bekasi, Dedi Mulyadi: Akan Segera Tindak Lanjut
“Tapi karena undang-undang hari ini ya engga bisa, harus lewat asuransi. Kita enggak boleh melawan undang-undang,” tegasnya.***