nasional

Menteri Maruarar Sirait Laporkan Serapan Anggaran di Kementerian PKP Capai 70 Persen

Rabu, 29 Oktober 2025 | 12:48 WIB
Menteri Maruarar Sirait saat memberikan keterangan terkait pencapain strategis di Kementerian PKP di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025. (Youtube Sekretariat Presiden)

RADARDEPOK.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sejumlah capaian strategis kementerian PKP terkait arahan Presiden Prabowo untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.

"Yang pertama kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen," kata Maruarar Sirait usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Selain itu, ia juga melaporkan capaian yang kedua terkait kuota rumah subsidi sebanyak 350.000 unit, sudah terserap sekitar 205.000 unit hingga saat ini.

Baca Juga: Beruang Stationery, Siap Antar ke Konsumen Bebas Ongkir

Maruara Sirait, juga melaporkan sesuai arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan yang pro rakyat, bahwa pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebelumnya dikenakan biaya.

"Kemudian juga PBG-nya persetujuan Bangunan Gedung. Dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG. Itu juga sudah gratis. Itu berjalan dan dimonitor dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, walikota juga menjalankan itu dan sudah dijalankan itu." Ujarnya

Ia juga menambahkan sesuai kebijakan Presiden Prabowo, bahwa bunga rumah subsidi tidak naik tetap di angka 5 persen.

Baca Juga: Blak-blakan! Cak Imin Sebut Dua Ritel Besar Disebut Membuat UMKM Kian Terjepit

Pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, selain program rumah subsidi.

Ia menyampaikan ada sebanyak 26,9 juta masyarakat yang memilki rumah tidak layak huni.

Melalui program BSPS, untuk tahun ini pemerintah memberikan kuota sebanyak 45.000 rumah untuk di renovasi agar masyarakat memiliki rumah tinggal yang layak huni.

Baca Juga: BGN: Insentif Rp 5 Juta Konten Positif, Hanya Candaan, Tidak Ada Kebijakan Resmi dari Badan Gizi Nasional

Selanjutnya di tahun depan, pemerintah memberikan tambahan kuota yang juga sudah mendapatkan dukungan dari DPR, dengan kuota sebanyak 400.000 rumah.

Melalui pembangunan di sektor perumahan dan pemukiman, menurut menteri Maruarar Sirait turut menggerakkan ekonomi rakyat.

Halaman:

Tags

Terkini