BGN: Insentif Rp 5 Juta Konten Positif, Hanya Candaan, Tidak Ada Kebijakan Resmi dari Badan Gizi Nasional

RADARDEPOK.COM - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati membantah adanya informasi terkait pemberian insentif Rp 5 juta bagi SPPG yang membuat konten positif tentang Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan viral di media sosial.

Menurutnya, penyataan tersebut hadir dalam suasana santai dan hanya bersifat guyonan saat acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Senin, 27 Oktober 2025, di Jakarta.

“Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” Kata Hida dilansir dari laman resmi Badan Gizi Nasional.

Baca Juga: Ada Keluhan Warga Soal Jalan Rusak, Dedi Mulyadi Tegaskan Perbaikan Dilakukan Bertahap Sesuai Anggaran

Hida menegaskan, tidak ada kebijakan atau program resmi dari BGN yang mengatur terkait pemberian insentif pribadi bagi SPPG yang membuat konten yang viral.

Menurutnya BGN tetap berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme anggaran negara.

Candaan tersebut dimaksudkan untuk menyemangati para peserta yang hadir di forum tersebut agar berani tampil dan kreatif di media sosial dengan konten yang edukatif serta inspiratif.

Baca Juga: Penanaman Pohon di Bogor Selatan Bukti Sinergitas dalam Melestarikan Lingkungan

BGN juga menegaskan bahwa mendukung penuh transparansi dan komunikasi publik mengenai pelaksanaan program MBG di seluruh daerah, mencakup penguatan kapasitas komunikasi bagi Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil), serta pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.

Di akhir keterangannya, Hida memberikan apresiasi kepada para kepala SPPG yang telah menyebarkan informasi positif terkait program MBG.

Selain itu, ia juga mengatakan BGN akan terus memastikan pesan publik disampaikan sesuai dengan koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.***