RADARDEPOK.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pemutakhiran berkala.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran DTSEN Lintas Sektor di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat MPP Kabupaten Garut, Selasa (11/11/2025).
Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti.
Dikutip dari jabarprov.go.id dalam sambutannya, Berli mengapresiasi dan menegaskan fokus utama kegiatan yaitu untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN melalui pemutakhiran secara berkala.
Baca Juga: Tim Grasstrack Under 150 CC Raih Satu Perak, Satu Perunggu
Berli menjelaskan, dengan pendekatan tersebut, Disdukcapil Jabar ingin mendorong sinergi pemerintah kabupaten/kota seluruh Jawa Barat untuk menyampaikan data set DTSEN yang valid, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan pemutakhiran ini, lanjut Berli, akan dilaksanakan secara terjadwal dan terus menyisir kabupaten/kota yang memilki data yang belum diverifikasi dan validasi.
"Pemerintah sudah menginstruksikan kepada daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk menggunakan DTSEN sebagai dasar perencanaan, penargetan program, sekaligus evaluasi kebijakan," katanya.
Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna Dorong Pendataan Pelajar di Depok untuk Mahir Baca Alquran
Dengan data yang akurat, ia berharap intervensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat tepat sasaran dan tepat secara hasil, serta mampu meminimalkan duplikasi penerima bantuan dan mencegah terlewatnya mereka yang seharusnya berhak.
DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi setiap individu atau keluarga yang terintegrasi dan dipadankan dengan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selaku salah satu narasumber, Plt Kadisdukcapil Kabupaten Garut Galih Yudha Praja mengungkapkan, peran krusial kolaborasi lintas entitas seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.