RADARDEPOK.COM - Pemerintah berkomitmen penuh dalam mempercepat penanganan bencana yang melanda, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Penanganan bencana tidak hanya mengutamakan pada tanggap darurat, tapi pemerintah juga tengah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana.
Pemerintah akan mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Diharapkan publik dapat mengawasinya secara terukur.
Baca Juga: Akses Darat Masih Terputus, BNPB Salurkan Bantuan Logistik ke Aceh Tengah Lewat Jalur Udara
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga mengatakan fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik, tapi juga menjaga semua warga agar punya harapan untuk menata kehidupannya kembali pasca bencana.
Presiden Prabowo telah meninjau langsung ke lokasi bencana pada 1 Desember 2025 dan telah memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.
Dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025), Menko PMK juga menyampaikan, pemerintah juga membangun posko-posko di provinsi dan kabupaten yang didukung tim gabungan, diantaranya BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait.
Baca Juga: Jaringan Komunikasi Dipulihkan, Dukungan Digital Percepat Penanganan Darurat di Sumbar
Distribusi logistik juga dipastikan berjalan cepat dan optimal untuk menjangkau wilayah-wilayah yang aksesnya terputus.
Atas instruksi presiden, situasi yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan bantuan logistik tersedia secara penuh.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga akhir tahun yang disampaikan BMKG.
Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan bencana.
Menko PMK juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor.