PKS Menang : Depok Tetap Penyangga Ibukota, Ini Alasannya!

RADARDEPOK.COM - Presiden RI Joko Widodo tengah melangsungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan ini secara terang-terangan ditentang Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan yang menginginkan agar ibukota negara tetap DKI Jakarta.

Pernyataan itu dipertegas Anies Baswedan kala menghadiri Kick Off Kampanye Nasional yang diadakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Minggu (26/11).

Baca Juga: Ke Depok, Anies Baswedan Janji Kembalikan Kewarasan dalam Bernegara

Menurut Anies Baswedan, keinginannya untuk tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibukota negara telah dituangkan dalam politik gagasan yang secara konsisten disampaikannya ke publik.

Bahkan, hal itu terus digaungkan PKS sebagai salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan menjadi presiden dengan tagline PKS Menang, Jakarta Tetap Ibukota.

Artinya, apabila PKS menang dan Anies Baswedan menjadi presiden, maka Kota Depok akan tetap menjadi penyangga ibukota.

Baca Juga: Evaluasi! Dinkes Kota Depok Setop PMT Balita Stunting Usai jadi Polemik

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," ungkap Anies Baswedan kepada wartawan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, memindahakan ibukota ke Kalimantan Timur sama saja membangun kota di tengah hutan yang akan menimbulkan ketimpangan.

"Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," beber Anies Baswedan.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Ajak Masyarakat Serukan Aksi Damai bersama Palestina di Verbena GDC

Anies Baswedan berjanji mengembalikan kewarasan dalam bernegara dengan melihat kondisi yang akhir-akhir ini terjadi.

Pasalnya, Anies Baswedan menilai, kewarasan bernegara itu perlu dilakukan agar negara Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan kekuasaan.

"Akhir-akhir ini ada kesadaran baru, kita perlu mengembalikan kewarasan dalam bernegara agar negara ini tetap jadi negara hukum bukan negara kekuasaan," ungkap Anies Baswedan dikutip Radar Depok dari sambutannya, Minggu (26/11).