PSI Dorong Pemkot Depok Tampung Puluhan Pegawai Sambal Bakal Indonesia GDC yang Terancam PHK, Begini Alasannya!

RADARDEPOK.COM-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menampung puluhan karyawan Sambal Bakar Indonesia, Grand Depok City (GDC) yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PSI Kota Depok menilai, Pemkot Depok perlu mencari solusi atas ancaman PHK yang kini mengintai puluhan karyawan Sambal Bakar Indonesia GDC, lantaran polemik yang tengah mengguncang publik.

Wakil Ketua PSI Kota Depok, Icuk Pramana mengatakan, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah perlu mengevaluasi kinerja dinas terkait, sebab polemik Sambal Bakar Indonesia justru berdampak pada keberlangsungan hidup puluhan karyawannya.

"Saya melihat kesalahan perizinan awal yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok sebelum pembangunan menjadi contoh buruknya ketidakpastian hukum bagi investor, tidak hanya merugikan pemilik sambal bakar, potensi penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat," jelas Icuk Pramana kepada Radar Depok, Senin (3/3).

Baca Juga: Puluhan Calon Pegawai Sambal Bakar GDC Depok Terancam di PHK, Pemkot Depok Diminta Cari Solusi

Menurut Icuk Pramana, polemik Sambal Bakar Indonesia itu berawal dari tindak tidak profesional dari dinas terkait yang justru merugikan investor. Sehingga, hal itu dapat berdampak pada investasi.

"Sikap tidak profesional pelayan publik terhadap masyarakat terutama bagi investor dilihat sebagai kurang ramahnya Kota Depok terhadap investasi dan pengembangan wilayah oleh swasta," tutur Icuk Pramana.

Icuk Pramana menilai, apabila usaha itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seharusnya pembangunan Sambal Bakar Indonesia tidak dibairkan begitu saja.

"Harusnya dari awal jika memang salah seharusnya pembangunan tidak dibiarkan," terang Icuk Pramana.

Baca Juga: Jos! Sambal Bakar Serap Ratusan Tenaga Kerja Depok

Dengan begitu, Icuk Pramana meyakini, Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah mampu menuntaskan persoalan serupa, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Saya rasa harus ada kebijakan win win solution agar tidak merugikan lingkungan, namun juga potensi penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi warga dan pihak pengelola Sambal Bakal," tandas Icuk Pramana. ***