Catat Baik-Baik! Fraksi PKS Endus Beberapa Potensi Masalah di Masa Transisi APBD

RADARDEPOK.COM-Fraksi PKS Kota Depok memberikan catatan khusus pada Pemerintah Kota Depok yang disampaikan dalam Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, di Gedung Paripurna, kemarin.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, H Bambang Sutopo dalam membacakan pandangan Fraksi PKS, mengapresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok selama 14 tahun berturut-turut sejak 2011-2024.

Baca Juga: Wisata Air Putri Duyung Berbagi Kebahagiaan : Ribuan Anak Yatim Piatu Berenang Gratis

Fraksi PKS meminta tradisi yang baik ini telah diwariskan sejak masa pemerintahan Walikota Depok sebelumnya, yaitu Nurmahmudi Ismail,  dan Mohammad Idris.

"Semoga dapat diteruskan di masa pemerintahan Walikota Depok Supian Suri untuk Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dan seterusnya," terang H Bambang Sutopo.

Baca Juga: Awas Jangan Sampe Kelewat! Ini Tahapan Verifikasi dan Validasi BSU Tahun 2025, Cek Segera

Dilanjutkan H Bambang Sutopo, dalam Laporan Realisasi APBD 2025 semester satu dan prognosis semester dua, Fraksi PKS mencatat beberapa potensi permasalahan yang akan muncul pada masa transisi APBD dan perlu diantisipasi sejak dini. Antara lain pada pergeseran, penghapusan dan penambahan sejumlah alokasi program kegiatan dan anggaran yang tidak didasari kajian serta tertib prosedur yang sesuai aturan perundangan yang berlaku.

"Misalnya pada wacana penghapusan anggaran pembangunan Masjid di Jalan Margonda dan penghapusan program Santunan Kematian warga tidak mampu, serta belum jelasnya program RSSG dalam sistem SPMB," ungkap pria yang kerap disapa HBS ini.

Baca Juga: Lurah Soleh Turun, Dua Bangunan Pengganggu Normalisasi Kali Krukut di Panmas Tuntas

Dirinya merinci, Pertama terkait dengan pembatalan rencana pembangunan Masjid di kawasan Margonda yang sudah dianggarkan senilai Rp20 miliar mau diganti dengan rencana pembangunan sekolah inklusi.

"kami menerima banyak pengaduan keberatan dan penolakan dari masyarakat. Masjid bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol ruhani dan aspirasi warga," beber H Bambang Sutopo.

Baca Juga: Resep Dimsum Goreng Viral Isi Keju Lumer, Lezat dan Gurih

Ditambahkannya, jika pembangunan masjid diganti, maka harus ada transparansi proses, keterlibatan tokoh masyarakat, dan penjelasan yang logis serta partisipatif. Jangan sampai keputusan strategis ini diambil sepihak tanpa pertimbangan yang menyeluruh.

"Bahkan saat ini saya dengar pak Walikota sedang mempersiapkan pembangunan Masjid Agung di Juanda, padahal lahan dan anggarannya belum jelas," tegas H Bambang Sutopo.

Baca Juga: Tanggul Kali Cibeuteung Kabupaten Bogor Jebol Dipasang Bronjong