Catat Baik-Baik! Fraksi PKS Endus Beberapa Potensi Masalah di Masa Transisi APBD

Kedua, mengenai program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Fraksi PKS mendukung prinsip pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, pelaksanaannya harus jelas dan terukur. Apakah sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai "rintisan sekolah gratis" ini sudah siap dari segi kurikulum, manajemen, tenaga pendidik, dan infrastruktur? Bagaimana dengan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana publiknya? 

"Jangan sampai program ini sekadar menjadi proyek populis tanpa kesiapan dan evaluasi yang matang. Dan ada beberapa masukan dari sekolah2 Swasta RSGG yg keberatan saat tidak dapat siswa alias Sepi," kata Aleg PKS Dapil Cilodong dan Tapos ini.

Baca Juga: Empat Petiju Depok Juara Street Boxing Jateng Cup 2025, Begini Respon KONI

Ketiga, Fraksi PKS menyoroti adanya informasi tentang penghapusan program santunan kematian. Program ini bukan hanya bentuk bantuan finansial, tetapi juga wujud kehadiran dan empati negara terhadap warganya yang sedang berduka. Jika benar program ini dihapus, maka Pemkot harus menjelaskan, apa program pengganti yang bisa menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat kecil dan rentan.

"Pembangunan kota bukan sekadar hitungan anggaran, tetapi juga keberpihakan, kejujuran visi, dan konsistensi terhadap janji pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah," ungkap H Bambang Sutopo.

Baca Juga: Terobosan Baru! Dispora Kabupaten Bogor Helat Pelatihan Lisensi Pelatih Fisik

Dipastikan H Bambang Sutopo, Fraksi PKS tidak menolak adanya inovasi dan pergeseran kebijakan, namun semua itu harus berbasis data, partisipatif, dan tidak melanggar prinsip perencanaan pembangunan. Jangan sampai pembangunan kota menjadi inkonsisten, elitis, dan kehilangan ruh keadilan sosial. 

"Mari kita jaga arah pembangunan Kota Depok yg telah kita syahkan dan sepakati bersama, dan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat Depok," tutupnya.***