Perjalanan Dinas Kena Efisiensi, Fraksi PKB Depok Perkuat Koordinasi dengan Leading Sektor

RADARDEPOK.COM-Jauh sebelum keputusan DPR RI menerapkan moratorium perjalanan dinas, DPRD Kota Depok telah melakukan lebih dahulu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto menjelaskan, langkah ini menunjukan komitmen kuat terhadap efisiensi anggaran dengan meniadakan anggaran perjalanan dinas.

Baca Juga: Respon Dedi Mulyadi Soal Kekecewaan Warga di Lembur Pakuan: Mohon Maaf Tidak Bisa Bantu Kasus Utang Piutang

"Sikap ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran 40 hingga 50 persen," jelasnya kepada Radar Depok.

Siswanto yang juga menjabat Sekretaris Komisi D, penerapan moratorium perjalanan dinas sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum keputusan serupa diterapkan oleh DPR RI.

Baca Juga: Kebon Jati Keramat, Tempat Kulineran Baru di Cibinong Bogor

"September ini kosong, tidak ada perjalanan dinas satu pun. Ini sudah menjadi komitmen kami untuk melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi," terang legislator Dapil Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung ini.

Sebagai gantinya, DPRD Depok fokus pada kerja-kerja internal, seperti rapat internal dan rapat kerja (raker) dengan setiap dinas terkait.

Baca Juga: Baru di Puncak! Pandita Coffee and Camp, Tempat Camping Nyaman Plus Coffee Shop dengan Panorama Gunung Buat Liburan Makin Betah

"Kami lebih banyak menggunakan waktu untuk rapat internal, koordinasi dengan leading sector. Bisa kita berkunjung ke kantor leading sector, ke dinas, atau memanggil dinas," lanjutnya.

Kegiatan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) juga termasuk dalam agenda. Namun, Siswanto menyebutkan bahwa kunjungan dapil secara resmi akan menunggu masa reses.

Baca Juga: Ahmad Royani Resmi Emban Plt Kepala SMKN 3

"Kunjungan dapil termasuk. Kita menunggu masa reses, sepertinya Oktober atau November," tutupnya.***