Hardiknas di Mata Politisi Depok : Guru Sejahtera, Murid Merdeka

RADARDEPOK.COM–Hari Pendidikan Nasional 2023 menjadi momentum evaluasi transformasi Pendidikan Merdeka Belajar. Sejumlah terobosan telah dilakukan, tetapi persoalan mendasar dunia Pendidikan belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Persoalan mendasar tersebut mendapat sorotan dari wakil rakyat, pasalnya ini menjadi kewajiban Negara dalam memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat.

Salah satunya yang memberikan sorotan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizin Faiz, yang menilai kebebasan berpikir sebagai landasan norma yang berlaku.

“Saya melihat merdeka belajar dengan cara pandang , K. H. Dewantara yaitu bebas berfikir, tidak dibatasi dalam melakukan pembelajaran. Jadi kebebasan berfikir yang berlandaskan norma Indonesia,” ungkapnya pada Radar Depok, Kamis (04/05).

Dirinya juga mengingatkan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap prinsip Merdeka Belajar yang baru berjalan 3 tahun, “Yang penting evalusai terus menerus terhadap prinsip ini, juga sejauh mana efektifitas prinsip ini terhadap perkembangan anak didik kita,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan beberapa hal penting yang harus lebih diperhatikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (pemkot) seperti pengangkatan guru honorer yang hingga kini masih menjadi masalah.

“Yang masih masalah adalah pengangkatan guru honorer yang targetnya satu juta jiwa baru tercapai sekiranya setengah,” ungkapnya.

Baca Juga: Satu Unit Rumah dan Anak Terbakar, Diduga Akibat Main Handphone Sambil Dicharger

Menurutnya hal ini dapat mempengaruhi kinerja dunia Pendidikan di Indonesia. Dirinya juga menambahkan, guru harus lebih diberikan penghargaan yang layak. “Banyak guru honorer yang hingga hari ini belum layak mendapatkan porsi upah, bahkan disekitar Jakarta saja masih banyak guru yang gajinya Rp500 ribu sampai Rp600 ribu,” tambah Faizin yang juga Ketua PKB Kota Depok.

Disisi lain dirinya juga menyinggung persoalan saran dan prasarana yang masih kurang terpenuhi khususnya di Kota Depok. “Di Depok saya kira kita masih banyak membutuhkan sekolah negeri. Tentu ini harus ada perhatian dari Wali Kota yang serius menghadapi dan membangun dunia Pendidikan. Pemerintah kota ini harus mengawal perkembangan Pendidikan secara baik jangan malah melakukan tindakan kontra produktif dengan menggusur sekolahan,” tegasnya.

Melihat persoalan yang sama Anggota DPRD Fraksi Gerinda, Rienova Serry menuturkan kesejahteraan antar guru masih jauh sekali melihat dari hasil penelitian.

“Berdasarkan penelitian bahwa 4 persen tidak sejahtera, 48 persen kurang sejahtera, sejahtera baru 40 persen dan sangat sejahtera 8 persen. Cukup jomplang dari yang sejahtera dan yang tidak sejahtera sementara semangat guru-guru dalam bekerja tinggi,” tutur Rienova. 

Ia menambahkan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografis di tahun 2045, hal ini membuatnya takut tidak akan ada lagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai guru, “Kalau hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah, mungkin profesi guru akan ditinggalkan,” tambahnya.

Baca Juga: Pasutri Tewas, Jadi Korban Tabrak Lari di Jatimurni Bekasi

Dirinya juga berharap persoalan ini menjadi pekerjaan bersama antara masyarakat dengan pemerintah, “Yang saya harapkan dalam hardiknas ini bukan hanya murid guru dan orang tua, semua stakeholder hingga pemerintah harus bekerja sama membangun Pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.

Politisi dari Gerindra ini mengingatkan, agar pemerintah harus mewaspadai media sosial yang sering kali membuat para pendidik takut untuk mengajar dengan baik, “Karena media sosial juga ya sering ketika guru memarahi murid menjadi viral yang menjadi suatu kesalahan. Saya melihat hal ini perlu adanya pengertian antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Namun yang harus diingatkan guru juga harus dilindungi, diberikan advokasi, jangan dilepas begitu saja.” tegasnya. (mg6)