Pemilu Tertutup : Didik Kredibilitas Kader, Pemilu Terbuka : Pestanya Masyarakat

RADARDEPOK.COM–Polemik Sistem Proposional Tertutup hingga kini masih menjadi perbincangan hangat, karena pesta demokrasi 2024 tinggal beberapa bulan lagi mencapai puncaknya. Masyarakat Indonesia masih menunggu keputusan Mahkamah Kontistusi (MK) apakah sistem proposional tertutup akan disahkan.

Masyarakat Indonesia memang memiliki pengalaman menggunakan sistem proposional tertutup pada era Orde Baru tahun 1971-1999. Sistem tersebut merupakan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerjanya masyarakat mencoblos gambar partai, dengan ketentuan caleg bernomor urut pertamalah yang berkesempatan menduduki kursi anggota.

Menanggapi polemik sistem pemilu 2024, Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin melihat hal ini seharusnya mudah untuk dijawab, pasalnya partai politik seharusnya yang mampu menyiapkan caleg berkualitas jika ingin memiliki suara yang banyak.

“Sebenarnya tugas partai bagaimana mendidik kadernya sebagai caleg atau anggota partai agar mereka mempunyai kredibilitas. Bukan persoalan mengganti sistem pemilu,” ungkap Faizin saat dihubungi pleh wartawan harian Radar Depok (29/5).

Faizin melanjutkan, kekhawatiran yang dirasakan beberapa kelompok yang menggugat ke Mahkamah Kontistusi (MK) dapat dijawab dengan mudah.

Dirinya juga melihat jika MK memutuskan sistem pemilu dekat-dekat ini, dirinya melihat adanya pembegalan pesta demokrasi.

“Kalau prosesnya dilakukan dipenghujung itu namanya pembegalan demokrasi,” ujar Faizin.

Baca Juga: Masak Lebih Semangat dengan Model Dapur Minimalis Sederhana

Karena hal tersebut, menurut Faizin, MK perlu melalui proses yang panjang dalam memutuskan sistem pemilu di Indonesia. Perlu, tambahnya, mempertimbangkan dengan banyak pihak yang terkait dan dampak yang ditimbulkan dari pergantian.

“Kita berharap itu berlaku di tahun pemilu selanjutnya. MK itu diberikan kewenangan khusus, mestinya mereka mempertimbangkan banyak pihak dan banyak hal.” kata dia.

Ketua DPC PKB Kota Depok M. Faizin. DOK.PRIBADI

Faizin menambahkan, dengan sistem proposional terbuka, masyarakat Indonesia hanya memenuhi lebih dari 60% suara dan itu belum memenuhi target, sehingga masih perlu peningkatan.

“Keikutsertaan masyarakat, kebersamaan di masyarakat ketika ini menjadi ruang mereka. Kita harus dapat mendorong agar pemilu lebih demokrasi dalam jumlah pemilihnya lebih besar,” ujar dia.

Melihat masyarakat yang kian makin cerdas, Faizin mengatakan hal ini menjadi respon positif karena jika partai politik yang mengusung kader dengan kekuatan popularitas saja, banyak selebritas yang tidak berhasil menduduki kursi anggota dewan.

“Bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat sama-sama berkontribusi, mereka tau kebutuhan mereka. Mereka akan mencari caleg perwakilan mereka yang betul-betul diharapkan dan diinginkan,” tegas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu.