Partai Buruh Depok Ancam Golput, Ini Penyebabnya

RADARDEPOK.COM–Partai Buruh Depok menyuarakan untuk tidak mendukung calon presiden dari partai manapaun. Hal ini dikarenakan tidak adanya capres yang menolak penerapan UU Cipta Kerja.

Seraya dengan intruksi Presiden Partai Buruh, Ketua Partai Buruh Kota Depok, Wido Pratikno tegas tidak memilih salah satu capres yang sudah mencuat di masyarakat.

“kami mendingan gausah milih presiden kalau tidak ada yang menolak omnibuslaw. Kalau kami pilih salah satu sama saja membesarkan partai tersebut,” ungkap Wido saat dihubungi Radar Depok, Kamis (8/6).

Menurut Wido, saat ini partainya sedang fokus memperjuangkan Presidential Threshold untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil dalam gelaran pemilu.

“Kami fokus memenangkan partai buruh diparlemen mudah mudahan tahun ini bisa lolos di parlemen threshold. Pada 2029 menjadi partai besar kemudian di 2034 mengususng capres dari Partai Buruh,” tegas dia.

Terkait pilihan capres, lanjut wido dirinya ingin partainya tidak memilih salah satu kandidat. Sebab akan memecah belah partainya sendiri jika memilih salah satu.

“Kalau saya intinya berharap partai buruh gak perlu memilih presiden. Karena disaat memilih presiden partai buruh akan terpecah,” kata dia.

Ia menambahkan, para anggotanya akhirnya akan memilih sendiri capres yang diinginkan. Tetapi Partai Buruh tetap tegas tidak memilih siapapun.

“Akhirnya masing masing buruh memilih presidennya berbeda. Terpecah, yang penting instuksi dari atas kita tidak memilih presiden manapun,” lanjut dia.

Diketahui sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam pertemuannya dengan awak media senin lalu Partai Buruh serukan golput. Seruan itu ia layangkan karena tidak ada satupun capres yang menolak Omnibus Law.

 “Enggak ada satupun capres yang menolak atau ingin merevisi Omnibus Law, terus kita mau pilih siapa?,” ujar Said kepada awak media.

Baca Juga: Daftar Sekolah Kedinasan 2023 yang Paling Diburu! Jadwal, Lokasi, dan Tips Sukses

Presiden Partai Buruh ini melihat jika penerapan UU Cipta Kerja ini dilaksanakan, maka masyarakat akan merugi sedangkan pengusaha akan untung.

“Kalau enggak milih, inkonstitusional golput. Bisa aja partai buruh menyerukan golput untuk capres," ujar dia. (mg6)