RADARDEPOK.COM-Dalam menghadapi pemilihan umum mendatang, peran calon legislatif (caleg) perempuan semakin mendapat sorotan karena dampak positif yang mereka bawa dalam proses demokrasi.
Dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, keberagaman perspektif dan kebutuhan masyarakat dapat lebih baik tercermin, apalagi saat ini sesuai aturan KPU setiap daerah wajib memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Pemerintah Kota Depok
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, Rienova Serry Donie mengatakan jika kouta Caleg Perempuan sebanyak 30 persen belum berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
"Sistem Politik saat ini adalah sistem terbuka, sehingga kouta 30 persen hanya pada pencalegkan bukan 30 persen duduk di legislatif, menurut saya ini hanya untuk memenuhi syarat saja perempuan hadir atau ada," ujar Rienova Serry Donie.
Rienova Serry Donie menjelaskan tentang kesamaan atau kesetaraan gender yg diatur dalam uu no. 7 tahun 1984 dimana terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kehidupan, contohnya dunia politik.
Baca Juga: Raperda Pesantren Disahkan jadi Perda, Fraksi PKS Kabupaten Bogor: Tindak Lanjuti dengan Perbup!
"Seharusnya hak perempuan juga sama, hak untuk terlibat dalam perpolitikan, karena politik itu baik, politik itu suci dan politik itu seni," jelas Rienova Serry Donie.
Rienova Serry Donie menegaskan jika terkait kesataaran hak gender, dalam hal ini kouta perempuan di perpolitikan seharus 50 persen bukan 30 persen, hingga kini pejuang politik juga sedang memperjuangkan hak perempuan secara utuh di dunia Politik.
"Contoh saja 2019 ini kota depok, berapa legislatif Perempuannya atau bisa cek keterwakilan Perempuan di DPR RI masih dibawah 30 persen," tegas Rienova Serry Donie.
Rienova juga menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan, seperti budaya patriarki, SDM perempuan, biaya politik yang mahal, dan sistem politik yang kurang mendukung, maka tugas semua Partai yang ada di Indonesia harus memikirkan dan memiliki kebijakan lebih pro kepada Perempuan.
Terkait tantangan tersebut, Partai Gerindra, melalui sayap khusus Perempuan Indonesia Raya (PIRA), berkomitmen untuk menciptakan platform inklusif dan mendorong aspirasi perempuan di berbagai lapisan masyarakat.
"Gerindra ada sekolah untuk kadernya dan juga ada sayap khusus Perempuan yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA), dalam menentukan caleg2 Perempuannya untuk duduk di legislatif tentu ada indikator dan tidak asal pilih tentunya," beber Rienova Serry Donie.
Baca Juga: Mengulik Jembatan Panus Depok Bekas Penjajahan Belanda Bagian 2-Habis