RADARDEPOK.COM - Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Ade Firmansyah, mengunjungi langsung ke Bank Sampah RW19 Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan memahami lebih dalam kebutuhan para pegiat bank sampah di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan ini, Ade disambut hangat Adan Hasibuan, seorang tokoh lingkungan sekaligus pegiat sosial yang selama ini aktif membina pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Baca Juga: Pradi Supriatna Meninjau Pemungutan Suara Ulang Pilkada Tasikmalaya : Berjalan Lancar dan Kondusif
Sejumlah pegiat bank sampah turut hadir dan membagikan pengalaman mereka dalam mengelola sampah rumah tangga, tantangan teknis yang dihadapi, hingga harapan akan keberpihakan kebijakan pemerintah.
“Saya datang untuk mendengar langsung dari para pegiat bank sampah di lapangan. Apa yang mereka kerjakan nyata, memberi dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Sudah sepatutnya pemerintah hadir memberi apresiasi,” ungkap Ade Firmansyah.
Dalam dialog yang berlangsung santai namun penuh makna, para pegiat bank sampah menyampaikan kebutuhan akan dukungan insentif, termasuk gagasan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah pegiat bank sampah yang terbukti aktif berkontribusi dalam pengurangan timbunan sampah.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari Sebut Maggot Efektif Olah Sampah Depok, Ini Terobosan Bagus!
Menanggapi hal itu, Ade menyatakan akan berupaya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut lewat mekanisme komunikasi DPRD dengan Pemerintah Daerah.
“Kita akan dorong adanya regulasi atau minimal skema insentif khusus, seperti pembebasan PBB, bagi rumah pegiat bank sampah yang aktif dan memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan sampah. Ini bentuk penghargaan sekaligus penyemangat agar gerakan ini semakin meluas,” jelasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan lapangan yang terus dilakukan Ade Firmansyah dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya di daerah pemilihannya, Cilodong-Tapos.
“Bank sampah bukan hanya soal memilah sampah. Ini adalah bentuk kesadaran dan kontribusi nyata masyarakat dalam ikut bertanggungjawab menjaga lingkungan. Mereka layak diapresiasi, termasuk dengan kebijakan konkret seperti pembebasan PBB,” tutup Ade.***