Bawaslu Kota Depok Ajak Stakeholder Wujudkan Pemilu 2024 Luber Jurdil

RADARDEPOK.COM-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok mewaspasdai kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dihelat pada 14 Februari 2024. Mengingat, Depok merupakan kota yang masuk dalam kategori rawan sedang berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu (IKP).

Hal itu disampaikan langsung Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini bertepatan dengan setahun sebelum Pemilu 2024 digelar.

"Berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu, Depok termasuk rawan  sedang, kerawanannya ada di masa kampanye," kata dia kepada Radar Depok, Selasa (14/2).

Baca Juga: Bawaslu Depok Buka Pendaftaran PKD, Simak Selengkapnya

Sebagai bentuk kewaspadaannya, kata Luli, Bawaslu Kota Depok mengadakan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024. Darisitu, pihkanya mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek.

Dia menuturukan, hal itu dilakukan sebagai upaya Bawaslu Kota Depok dalam mewujudkan kualitas demokrasi melalui Pemilu yang berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) seperti yang telah diamanatkan Undang-undang.

"Dari aspek pengawasan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu," ujar Luli.

SIAGA : Bawaslu Kota Depok ketika melakukan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 dengan berbagai unsur dan stakeholder terkait, Selasa (14/2). GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK

Luli menjelaskan, Bawaslu Kota Depok telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas Pemilu di setiap tingkatan dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga nasional.

"Dari aspek pencegahan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari hulu," terang dia.

Selain itu, beber dia, pihaknya perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaran Pemilu.

"Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Bawaslu perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas," papar Luli.

Baca Juga: Silaturahmi Bawaslu-KNPI Depok Libatkan Pemuda Wujudkan Pemilu Bersih

Sejauh ini, ungkap Luli, Bawaslu Depok telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah, DPRD, Penyelenggara Pemilu, KPU, lembaga-lembaga negara, Organisasi Masyarakat, unsur-unsur masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya.

"Oleh karenanya Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan tepat satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024," jelas dia.