Segera Isi Komisioner KPU Depok, Pemilu Depok Disebut Bakal Terpengaruh

Sosialisasi pelaksanaan tahapan seleksi calon anggota KPU Kab/Kota Jawa Barat, di Cilodong, Depok, Sabtu (16/6). (ISTIMEWA)

RADARADEPOK.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok periode 2018-2023 sudah berakhir, sejak Sabtu (7/10/2023).

Namun, Hingga saat ini, 10 calon komisioner KPU Kota Depok periode 2023-2028 belum mengerucut menjadi lima nama. Padahal, mereka sudah mengikuti seleksi sampai pada tahapan akhir yakni uji kelayakan dan kepatutan.

Hal ini mengakibatkan kekosongan kursi kepengurusan Komisioner KPU Kota Depok hingga hari ini. Tentunya kekosongan ini menimbulkan keresahan akan kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kota Depok yang tinggal menghitung bulan.

Menanggapi hal ini, Pakar Politik Universtias Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan kursi Komisioner KPU Depok tidak boleh kosong. Sebab, kepemimpinan di institusi atau lembaga seperti KPU harus terisi dan dipenuhi.

“Contohnya seperti saat ini, Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dia tidak bisa menjalankan tugasnya, maka diganti oleh Erik Tohir, artinya dikementerian itu tidak boleh kosong. Kalau kosong harus dicari, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ucap dia.

Menurut dia, kekosongan kursi Komisioner KPU Kota Depok ini akan mempengaruhi proses pesta demokrasi yang bakal segera berlangsung, di Kota Depok.

“Pastinya kalau kosong akan mempengaruhi tahapan-tahapan KPU yang sudah berjalan. Maka sangat disayangkan kalau sampai kosong, karena kalau kosong kan tahapan - tahapan tidak bisa berjalan,” beber dia

Senada, Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM menjelaskan, seluruh partai hanya sebagai peserta dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Pastinya mengharapakan, agar kekosongan pada komisioner KPU ini dapat cepat terisi.

“Saya mengimbau dan berharap agar kekosongan ini, tidak terlalu lama,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Rabu (11/10).

Menurut dia, kecepatan untuk menetapkan Komisioner KPU yang baru, tentu sangat dibutuhkan. Agar nantinya, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dapat bersinergi.

“Hal ini sangat berpengaruh, tetapi tergantung situasi kecepatan dalam penetapan komisioner KPU yang baru,” tutur dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Supriyatna meminta, KPU Provinsi Jawa Barat untuk segera melantik komisioner KPU Kota Depok periode 2023-2028.