Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai potensi perpecahan setiap tahun politik selalu ada. Untuk itu dia menyampaikan pesan khusus kepada para kontestan Pemilu atau Pilpres 2024. ’’Para kontestan ini harus membuat pakta integritas,’’ katanya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin.
Ma’ruf menuturkan di dalam pakta integritas itu, seluruh kontestan Pilpres 2024 harus komitmen untuk tidak menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengarah pada provokasi. Kemudian juga tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa menyulut konflik atau kebencian.
Komitmen untuk tidak menggunakan narasi perpecahan juga harus diikuti para simpatisan atau pendukung. Mereka tidak boleh menggunakan narasi-narasi menghina kontestan lainnya.
Baca Juga: Indahnya Wisata ke 3 Pantai Tersembunyi di Banten, Lokasi dan Harganya Terjangkau
’’Mereka boleh menjual calonnya. Tetapi tidak menjelekkan calon lain, yang bisa berpotensi memicu keributan,’’ katanya.
Kepada para pimpinan partai politik, juga harus ikut menjaga supaya Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Mereka harus komitmen menjalankan permainan yang bersih dan jujur.
Ma’ruf juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk bersikap professional. ’’Ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini harus betul-batul adil,’’ katanya. Kemudian juga berpegang pada aturan yang benar. Para penyelenggara pemilu itu tidak boleh berpihak kepada kontestan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kejurnas Judo Kasad Cup Tahun 2023 Ditutup, Pengprov DKI Jakarta Juara Umum
Bagi para ASN dan pemerintah daerah di seluruh tingkatna, juga harus bersikap netral. Seluruh peronel keamanan atau aparat penegak hukum juga harus netral dan tidak berpihak.
Ma’ruf mengatakan jika semua pihak itu bisa menjaga profesionalitas, adil, dan tidak berpihak, dia yakin Pemilu atau Pilpres 2024 berjalan dengan baik.
Kepada masyarakat umum dia mengatakan, harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Dia mengingatkan potensi perpecahan, keterbelahan, dan terjadinya permusuhan itu sangat besar.
Ma’ruf mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu semua pihak harus berpegang pada kesepakatan nasional. Yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
Terkait dengan adanya politik identitas, Ma’ruf mengatakan masyarakat perlu meluruskan pemahaman tentang apa itu politik identitas. Dia melihat semua kontestan Pemilu komitmen tidak membuat politik identitas.
Ma’ruf mengatakan kalau sebatas memposting kebiasaan ibadah itu bukan politik identitas. Contohnya memposting aktivitas salat, itu bukan politik identitas. ’’Mudah-mudahan tidak terjadi politik identitas,’’ katanya.
Artikel Terkait
Megawati Sebut Ganjar dan Mahfud MD bisa jadi Sahabat Sejati Rakyat Indonesia
Tunda Pemanggilan Gibran, Puan Pertanyakan Dukungan Jokowi
Supian Suri : Kota Depok jadi Inflasi Terendah di Jawa Barat
Megawati Nilai Mahfud Bisa Menjadi Wasit di Tengah Persaingan Politik, Simak Selengkapnya
Sekjen PKS Ucapkan Terima Kasih ke Megawati dan PDIP Usai Umumkan Mahfud MD Dampingi Ganjar Pranowo
Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra jadi Cadangan Cawapres Prabowo Subianto, Langsung Urus SKCK
Firli Bahuri Diperiksa Polda Metro Jaya, Saut Situmorang : Ada Sinyal Kuat Pemerasan