Menko PMK Sebut Menu Stunting di Depok tak Layak, Kejari Depok Belum Panggil Dinkes

RADARDEPOK.COM – Adanya peristiwa pemberian makanan tambahan (PMT) lokal di Kota Depok yang viral, jadi sorotan pemerintah pusat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok yang menjadi leading sektor PMT dinilai tidak layak. Sampai-sampai pusat akan membuat tim guna meninjau persoalan tersebut.  

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, PMT pencegahan stunting di Kota Depok, tidak standar.

Baca Juga: Indept News 6 : Vendor PMT 'Nyanyi' Terkait Menu Stunting Depok

Menurut dia, PMT harus memenuhi syarat gizi yang cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani.

“Itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul syarat cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani yang kurang," ucap Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Muhadjir menjelaskan, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin akan membuat tim untuk meninjau persoalan itu.

Baca Juga: Indept News 5 : Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Sebut Stunting Depok Terendah ke Lima di Indonesia, Kemenkes Bilang Sudah Tepat

Dia pun berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa serius dengan PMT pencegahan stunting. Pasalnya, upaya itu berkaitan dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

"Saya minta betul kepada semua ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan untuk penanganan stunting ini. Karena ini berkaitan target Pak Presiden yang 14 persen, kemudian juga jangka panjang menyiapkan generasi emas 2045," kata mantan Mendikbud tersebut.

Muhadjir juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak bermain-main dalam menggunakan anggaran, terutama APBD yang dialokasikan untuk dana desa yang bisa digunakan secara bersama-sama.

Baca Juga: Indept News 4 : Diduga Ada Mark Up Anggaran di PMT, Dinkes Depok Rincikan Anggaran

Dia berpesan, dinas terkiat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dan berbasis kearifan lokal.

"Kita dorong makanan tambahan berbasis kearifan lokal. Yang di desa itu nggak usah paksa harus seragam, apalagi pakai nugget, pake tahu yang kemudian di dalamnya dikasih nugget itu saya kira enggak bener itu. Kan bisa serahkan saja ke masing-masing kelurahan," kata Muhadjir.

Informasi yang diterima Radar Depok, Dinkes Kota Depok dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Senin (20/11). Setelah dikonfirmasi Kejari membantah adanya pemanggilan atas polemik PMT.