Timses Saling Klaim Kemenangan Debat,  KPU Evaluasi Teknis Debat

Gus Muhaimin menegaskan, krisis iklim tidak hanya menjadi ancaman nasional. Tapi juga ancaman dunia.

Baca Juga: Kekasih Diduga Bunuh Pacarnya di Rumah Kontrakan Kawasan Sukmajaya Depok, Terduga Pelaku Kirimkan Whatsapp ke Sang Ibu, Begini Pesannya

Karena itu, dia menilai kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan harus dihentikan. ”Tidak boleh membiarkan perusakan atas nama mencari kekayaan sendiri dari alam yang sudah panas seperti ini,” ujarnya. 

Terkait gimmick Gibran dalam debat cawapres, Captain Timnas Amin M. Syaugi Alaydrus sepakat dengan Gus Muhaimin.

Dia meminta masyarakat untuk menilai apakah aksi Gibran tersebut sesuai atau tidak. ”Silakan masyarakat yang menilai,” kata Syaugi kepada wartawan, kemarin.

Baca Juga: 1.551 Calon Haji Kota Depok Belum Lunasi BPIH, 12 Februari Batas Waktu Pelunasan Tahap I, Simak Selengkapnya

Terpisah, pihak Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud juga memberikan evaluasi. Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, semua gagasan yang disampaikan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam debat keempat, sudah tertera dalam penjelasan visi-misi pasangan calon nomor urut tiga itu.

"Jadi, yang disampaikan itu untuk mempertegas komitmen memperkuat desa, reforma agraria, dan mewujudkan kedaulatan pangan," terangnya dalam diskusi di Media Center TPN kemarin.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan, locus dari persoalan masyarakat adat, pangan, dan reforma agraria ada di desa dan kelurahan. Dari sinilah lahir semboyan desa kuat, Indonesia maju, dan berdaulat.

Baca Juga: Warga 4 Kelurahan di Kota Depok Terpesona Wenny Haryanto, Ternyata ini Penyebabnya

Menurut Rieke, garda terdepan dari pemerintahan adalah desa dan kelurahan, sehingga desa memiliki substansi yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan.

"Ganjar-Mahfud bertekad memperkuat desa dan kelurahan. Tidak ada kedaulatan dan kemajuan kalau desa kita tertinggal,” jelasnya.

Rieke memaparkan, pentingnya desa sebagai pusat dari demokrasi. “Kita ada dalam era otonomi daerah, bukan di negara sentralistik, dengan ujung tombak pembangunan ada di desa. Syaratnya, harus ada data yang akurat, aktual, dan relevan,” terangnya.

Baca Juga: Penyaluran Bansos Warga Depok Masih Gantung, Begini Penjelasan Kepala Kantor Pos Sebagai Salah Satu Penyalur Bantuan

Rieke mencontohkan, data yang tak akurat menyebabkan kerugian negara Rp 120 trilun per tahun karena ada 52 juta penerima bansos fiktif. Untuk itulah, Mahfud mendukung Mensos Tri Rismaharini untuk membongkar data terpadu kesejahteraan dosial (DTKS).