RUU TNI Disahkan, Begini Respon GMNI Depok

RADARDEPOK.COM - DPR RI akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis, (20/3). Namun, pengasahan ini, mengundang aksi penolakan dari beberapa pihak, termasuk mahasiswa.

Ketua DPC Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Depok, Candra Hosea menuturkan, mahasiwa sepakat menolak keputusan ini.

“Terkait demo yang dilakukan hari ini, memang sudah sepatutnya dan sepantasnya rakyat Indonesia turun ke jalan untuk bersuara terkait isu ini,” tutur Candra Hosea kepada Radar Depok, Kamis (20/3).

Baca Juga: Tok! Pembunuh Kekasih di Depok Divonis 18 Tahun Penjara

Candra Hosea menjelaskan, penetapan RUU TNI menciderai demokrasi. Terlebih prosesnya yang dirasa tidak transparan. Rapat secara tertutup, dan akses untuk melihat bagaimana draf RUU yang sedang dibuat tidak jelas.

“Publik tidak mendapatkan informasi yang cukup, beber candra untuk mendapatkan informasi terkait dari psal-pasal dalam revisi UU tersebut,” terang Candra Hosea

“Karena kita tidak tahu, kalau ada pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan amanat reformasi, khususnya yang berkaitan dengan TNI” ungkap Candra Hosea.

Candra Hosea turut mengkritisi penyelenggaraan pembahasan RUU TNI yang berlangsung di tempat mewah. Menurutnya, keputusan tersebut bertolak belakang dengan kondisi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran negara.

“Ada hal lucu juga, katanya pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran negara, tetapi Panitia Kerja RUU TNI malah melaksanakan pembahasan di hotel mewah, Fairmont, Jakarta, selama dua hari.” tegas Candra Hosea.

Baca Juga: Hasbullah: Arus Perubahan di Tubuh PAN Depok Jangan Dilawan! Semua Ingin Pemimpin Baru

Revisi UU ini, sambung Candra Hosea, menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Dia, mempertanyakan apakah revisi UU TNI ini merupakan langkah awal menuju kembalinya dwifungsi ABRI, yang berbeda seperti telah ditolak dalam gerakan reformasi 1998.

“Justru jadi timbul tanda tanya bagi publik. Apakah Revisi UU TNI ini pertanda kembalinya dwifunsi ABRI. Pekhianatan atas cita-cita reformasi kini sudah benar-benar tiba di depan mata negeri ini,” pungkas Candra Hosea. ***

JURNALIS : RISKY DWI LESTARI