Pengalihan Eks Gedung SDN Pondok Cina 1 jadi Rumah Didik Anak Istimewa : Pemkot Depok Diminta Bawa Kajian yang Transparan

RADARDEPOK.COM - Kebijakan Walikota Depok, Supian Suri, soal pengalihan eks Gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi Rumah Didik Anak Istimewa masih menjadi polemik. Terutama berasal dari parlemen.

Fraksi PKS menolak rencana tersebut. Mereka berdalih jika pada masa pemerintahan sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara ekskutif dan legislatif. Eks Gedung SDN Pondok Cina 1 akan dialihfungsikan menjadi masjid raya.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, menyambut baik perubahan tersebut. Dia menilai keberadaan sekolah untuk anak disabilitas merupakan langkah positif, dan mendukung agar fasilitas serupa juga dibangun merata di wilayah barat dan timur Kota Depok.

"Ini sangat bagus. Saya bahkan mengusulkan agar di setiap wilayah, baik barat maupun timur, juga ada sekolah seperti ini,” ujar Tajudin Tabri kepada Rada Depok, Rabu (21/5).

Namun demikian, Tajudin Tabri menyayangkan, pengambilan keputusan terkait perubahan rencana tersebut. Seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau walikota ingin mengubah rencana, sebaiknya dimusyawarahkan dulu dengan Banggar. Harus ada kajian juga sebagai dasar perubahan peruntukan lahan, dampaknya seperti apa, manfaatnya apa, baru diputuskan,” terang Tajudin Tabri.

Baca Juga: Sidang TPP Lapas Cibinong, Dorong Reintegrasi Sosial melalui Evaluasi Pembinaan Warga Binaan

Menurut Tajudin Tabri, pembangunan masjid maupun Sekolah Anak Istimewa sama-sama penting, karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Dia menegaskan, keputusan apa pun yang diambil tetap harus melalui prosedur dan disepakati bersama.

"Masjid itu kan juga kebutuhan umat, untuk ibadah. Tapi membangun sekolah luar biasa juga untuk kesejahteraan masyarakat. Keduanya bagus, tinggal ditempuh melalui mekanisme yang benar," ujar Tajudin Tabri.

Tajudin Tabri membeberkan, keputusan awal terkait pemanfaatan lahan SDN Pondok Cina 1 adalah untuk pembangunan masjid, dengan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan penyediaan lahan dari Pemerintah Kota Depok. Karena itu, perubahan rencana perlu dikomunikasikan secara terbuka kepada unsur pimpinan DPRD.

“Anggarannya sudah diketuk menjadi Perda. Kesepakatannya untuk bangun masjid dari provinsi, kita siapkan lahannya. Kalau mau diubah, ya silakan, tapi musyawarah dulu. Bawa kajian, transparan,” tutur Tajudin Tabri.

Tajudin Tabri menegaskan, sikapnya bukan untuk membela pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD.

"Saya bukan bicara soal PKS atau membela walikota. Tapi sebagai pimpinan di Banggar, saya ingin semuanya berjalan sesuai prosedur. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Depok," tegas Tajudin Tabri.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Demokrat, Edi Sitorus menjelaskan, terkait pemanfaatan lahan eks SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, patut diapresiasi sebagai solusi atas keterbatasan akses pendidikan inklusif di Kota Depok.

"Pak Walikota Supian Suri melihat ini sebagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Dan menurut saya, penggunaan lahan SDN Pondok Cina 1 untuk sekolah berkebutuhan khusus adalah langkah yang bagus," ujar Edi Sitorus.