RADARDEPOK.COM – Transparansi bantuan perbaikan rumah warga Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang berasal dari dana belanja tidak terduga (BTT) akibat angin puting beliung Juni lalu, dipertanyakan.
Tidak adanya kejelasan mengenai besaran dana, mekanisme penyaluran hingga kategori penerima bantuan, membuat warga hingga kini bertanya-tanya.
Salah satu pengurus lingkungan berinisial NG menjelaskan, sehabis kejadian ketika dibuka pendaftaran untuk bantuan angin puting beliung tersebut, dia bersama warga lainnya mengumpulkan berkas untuk didaftarkan agar menerima bantuan tersebut.
Baca Juga: Depok Digempur Cuaca Ekstrem, Walikota Supian Suri Minta Aparatur Waspada
“Saya mengumpulkan data kurang lebih lima warga. Didaftarin semua masuk datanya. Tapi ketika pencairan dana, dibilangnya tidak dapat. Ketika ditanyakan ke panitia untuk memastikan mengenai data yang menerima, saya tidak dikasih,” ujar NG kepada Radar Depok.
Sementara itu Pengurus lingkungan lain, berinisial MI mengungkap, dari 45 warga warga yang diajukan dari lingkungannya, hanya 23 warga yang akhirnya menerima bantuan.
“Dari 45 warga, hanya 23 nama yang keluar dan mendapatkan bantuan. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu, padahal semuanya diajukan bersamaan,” kata MI.
MI mengungkap, dari 23 nama penerima tersebut, tidak ada rincian mengenai besaran bantuan masing-masing.
“Jadi saya diberikan Rp21 juta untuk 23 penerima bantuan itu. Tidak dirinci juga A menerima berapa, B menerima berapa,” ungkap MI.
Petugas SLRT Cimpaeun, Annuriah menyebut, sebanyak 215 warga yang terdampak angin puting beliung di Kelurahan Cimpaeun telah terdata menerima bantuan.
“Sebanyak 215 warga menerima bantuan dengan total mencapai Rp 230.064.555,” jelas Annuriah.
Annuriah menerangkan, setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
“Jadi, bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing warga,” terang Annuriah
Lurah Cimpaeun, Mujahidin mengatakan, dirinya tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena pada saat itu dia belum menjabat di Cimpaeun
“Saya gak tau prosesnya seperti apa, soalnya kejadian itu sebelum saya menjabat disini (Cimpaeun). Jadi saya tidak tahu menahu megenai hal itu,” ujar Mujahidin.
Berkaca pada hal tersebut, Lurah Cilangkap, Galih Catur Prasatya menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Juni, yang menyebabkan 108 warga Cilangkap terdampak.
Artikel Terkait
Buntut Dugaan Pelesiran, Empat Pegawai RSUD ASA Depok Diperiksa BKPSDM
Kesaksian di Tengah Bencana Sumatera: Antara Penjarahan dan Kemanusiaan
Kisah Pasutri di Tapanuli Tengah: Kehilangan Rumah yang Banyak Kenangan
Dinsos Depok Kumpulkan 49 Kantong Darah
Depok Digempur Cuaca Ekstrem, Walikota Supian Suri Minta Aparatur Waspada
Ratusan Warga Pesisir Pantai Barus Alami Penyakit Pasca Banjir, Didominasi Infeksi Saluran Pernapasan dan Penyakit Kulit
Menjaga Kesehatan Petugas Kesehatan di Sumatera