PPDB di Depok, Pemkot Bantah Bantah Ada Titip Menitip KK : Pengamat Minta Perjelas Aturan

Baca Juga: RW1 Ratujaya Adakan RRA Fun Camp 2

"Maka, seharusnya KK itu dibuat lebih jelas, karena KK kan kartu keluarga ya, maka KK domisili dekat harusnya keluarga inti saja, harus lebih gitu, keluarga inti, tapi kalau bukan keluarga inti ya gabisa aturannya dibuat gitu," saran dia.

Lain dari itu, kata Doni, pemerintah harus memperjelas aturan domisili dalam proses PPDB jalur zonasi. Dengan begitu, akan menutup celah bagi masyarakat yang hendak menggunakan titip menitip KK.

Baca Juga: Jumlah RTLH di Cisalak Menurun

"Iya itu kan makanya aturannya harus diperjelas jangan hanya berdasarkan domisili pun tidak jelas. Karena di Depok kan kasusnya ada satu KK dengan 10 anak kan, ya sebenarnya bukan keluarga inti, bukan ayah ibu anak," beber dia.

Dia menuturkan, pmerintah juga harus membuat aturan tegas berikut sanksinya agar timbul efek jera bagi masyarakat yang memanfaatkan celah.

Baca Juga: Dyah Ayu Ardhana Reswari Tembus Fakultas Kedokteran UI di Usia 15 Tahun, Ini Profilnya

"Kalau penindakan tegas sesuai aturannya kan dibatalkan, itu dibatalkan terus berupa penipuan manipulasi data-data itu, nah itu harus ditindak jelas juga oleh RT RW nya yang manipulasi, yang ngasih izin," pinta Doni. (ama/ger)

Jurnalis : Aldy Rama, Gerard Soeharly