Imam Budi Hartono Terima SK Calon Walikota Depok? PKS : Hari Ini Diupdate

RADARDEPOK.COM – Kepastian Imam Budi Hartono (IBH) maju menjadi calon walikota (Cawalkot) Depok di Pilkada 2024, sedikit terjawab.

Janji DPD PKS Kota Depok terkait surat keputusan (SK) Cawalkot Depok dari PKS Agustus ini, kabarnya sudah turun.

Kepada Harian Radar Depok, Ketua Tim Penjaringan DPD PKS Kota Depok, Hermanto tak secara gamblang saat ditanya terkait SK buat IBH sudah turun.

Baca Juga: Rumah Sakit Harapan Depok Riwayatmu Kini  

Pria yang juga menjabat Sekretarim Umum (Sekum) DPD PKS Depok ini dengan singkat hanya mengatakan, besok (Hari ini) akan diupdate.

“Tunggu ya. Besok (Hari ini) akan saya update,” singkat Bobby –sapaan akrab Hermanto- kepada Harian Radar Depok, Rabu (9/8).

Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok membeberkan tiga nama yang masuk dalam penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Depok.

Baca Juga: Evakuasi Pramuka Depok Berjalan Lancar, Kontingen Indonesia Menempati Asrama Universitas Wonkwang

Tiga nama terbesar yang masuk dalam penjaringan DPD PKS Kota Depok. Pertama, Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono. Kedua, Jubir DPP PKS, Muhamad Kholid, dan Ketiga, Gamal Albisaid Ketua Bidang Kepemudaan  DPP PKS.

Bobby menerangkan, dari ketiga nama tersebut,  nama Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono paling mendominasi dengan raihan 90 persen suara dari penjaringan internal DPD PKS Kota Depok.

Nantinya, darti ketiga nama tersebut akan mengerucut pada satu nama, setelah itu akan diajukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat. Dan kemudian akan dibawa ke DPP PKS setelah diputuskan Jawa Barat.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono : Bangun Pusat Olahraga di Tiap Kecamatan

“Ini penjaringan tahap awal yang dilakukan diinternal kader. Dari 600 unit pemilihan yang tersebar, total ada 3600 kader yang terlibat dalam penjaringan awal ini,” jelas Bobby saat Konfrensi Pers di Sekretariat DPD PKS Kota Depok, Jalan Margonda Raya, (5/6).

Dipastikan Bobby, SK penetapan hasil penjaringan Calon Walikota Depok akan dipercepat karena nantinya calon tersebut harus terlibat dalam kampanye Pemilu Legislatif (Pileg), karena saling membutuhkan.

“Iya seperti itu, karena saling bergotong royong kerjanya. Calon Kepala Daerah juga turun bantu Pileg, karena pengusungan Calon Kepala Daerah tergantung hasil Pileg. Jadi punya kontrak politik dalam memenangkan PKS pemilu legislatif. Jadi pada bulan Agustus sudah ada penetapannya,” jelas Bobby.***