“Harus serius mendesain pembangunan transportasi publik yang nyaman, menarik dan terjangkau bagi warga. Selain itu juga membangun sistem fiskal yang pro pada transportasi publik seperti kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak parkir,” ujar Politisi PKS ini.
Dia mengatakan, kondisi sekarang ini pemerintah pusat belum maksimal mengembangkan sistem transportasi publik yang terhubung ke daerah lain, sehingga warga Depok masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Jakarta.
“Karena lintas daerah maka kewenangannya ada di pusat. Harus membuat roadmap bersama dalam rangka mengatasi kemacetan yang menyumbang polusi,” jelas Sri Utami.
Baca Juga: El Nino Bikin Kualitas Air di Depok Menurun, Berikut Penjelasannya
Kebijakan industri otomotif juga harus dicermati sehingga kepemilikan mobil dan motor harus didisain sesuai kemampuan daya dukung lingkungan, jika dilepas di pasar bebas dampak yang ditimbulkan adalah menimbulkan kemacetan di jalan-jalan dan menjadi penyumbang polusi yang luar biasa.
“Dihapusnya pajak progresif kepemilikan kendaraan justru bertentangan dengan spirit transportasi publik. Demikian pula dengan penurunan pajak parkir yang menjadi kewenangan daerah menjadi pukul rata 10 persen ini jelas kurang mendukung penggunaan transportasi massal,” papar Sri utami.
Terpisah, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengaku, masih belum ada arahan baik dari pusat maupun pemprov terkait kebijakan ASN WFH.
Baca Juga: Dinas PUPR Depok Mau Serap 69,12 Persen Anggaran Pada Agustus, Ini yang Dilakukan
“Iya belum ada informasi terbaru. Kami sifatnya menunggu arahan,” singkat Imam Budi Hartono kepada Harian Radar Depok, Selasa (22/8).
Melihat skor udara di IQAir yang menyatakan Kota Depok merujuk buruk, Walikota Depok, Mohammad Idris menampik. Dirinya memastikan kualitas udara di wilayah kepemimpinannya masih tergolong aman dan bersih.
“Masih aman dan tergolong bersih, karena pabrik di Depok relatif sedikit. Ini menurut alat pengukur kualitas udara,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Penampilan Lenong RT04 Kelurahan Cipayung Meriahkan HUT ke 78 RI
Alat pengukur udara yang disampaikan Idris, terletak di sejumlah titik, seperti Jalan Raya Sawangan dan Margonda. Bahkan bukti nyata kualitas udara masih aman dan bersih terlihat dari meningkatnya penduduk yang datang.
Dirinya menegaskan, Pemkot Depok sudah melakukan penanganan permasalahan polusi udara, seperti membangun taman huta kota di Sawangan, taman di setiap kelurahan, hingga pelestarian situ.
“Tahun ini kami sedang membangun taman hutan kota, kita terus meningkatkan ruang terbuka hijau. Komunikasi untuk pelestarian situ-situ juga terus berjalan dengan pemerintah pusat,” tandasnya. (RD)
Artikel Terkait
60 Persen Polusi Udara di Indonesia dari Kendaraan Bermotor
Jangan Anggap Remeh, Polusi Udara di Jabodetabek Beresiko Kematian Dini
Waspada! Bahaya Tersembunyi dari Polusi Udara pada Kesehatan Paru-paru
Pakar Sebut Efek Polusi Udara, Kasus ISPA di Depok Meledak
Jabar Belum Bersikap Soal Polusi Udara, Wakil Walikota Depok : Masih Menunggu Arahan