RADARDEPOK.COM - KPK dikabarkan bakal memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Sejumlah kalangan pun mewanti-wanti KPK. Komisi antirasuah itu diminta tidak menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi jika tujuannya untuk menjegal kontestan Pemilu 2024.
Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid termasuk salah satu yang menyoroti langkah hukum itu. Menurut Alissa, instrumen hukum tak seharusnya menjadi bahan untuk menjegal kontestan politik.
Baca Juga: Takaran BBM dan LPG 3 Kg di Depok Diawasi
Dia mengatakan, negara memang wajib memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam kasus korupsi. Tapi, di sisi lain, sangat berbahaya jika hukum dijadikan alat untuk menjegal kandidat yang maju pilpres.
”Saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” kata Alissa kepada Jawa Pos (Grup Radar Depok).
Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan, persoalan hukum terhadap peserta Pemilu 2024 bukan hanya yang bersinggungan dengan Muhaimin.
Baca Juga: Walikota Depok Terbitkan Inwal, 15 Poin Wajib Dieksekusi Setiap Perangkat Daerah : Ini Isinya
Namun, semua pihak yang tersangkut dugaan korupsi dan menjadi bagian dari pesta demokrasi 2024. Dia tidak setuju jika ada pihak yang main jegal-menjegal dengan kasus hukum.
”Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia hanya untuk kepentingan lima tahunan. Semoga tidak ada, kedip-kedip,” terang Alissa.
Walaupun pihaknya tak berhubungan baik dengan Muhaimin dan jajaran pengurus PKB, kata Alissa, dirinya tetap ingin bersikap adil. Hal itu merupakan bentuk meneladani sifat-sifat Gus Dur.
Baca Juga: Kejari Depok Naikan Dugaan Kasus Korupsi UPN Veteran Jakarta ke Penyidikan, 20 Saksi Sudah Diperiksa
Alissa mengatakan, meskipun pihak Muhaimin meremehkan kekuatan Gusdurian, pihaknya tetap mengambil keteladanan Gus Dur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia.
”Tidak mikir hanya balas dendam dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” tandasnya.
Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi juga heran dengan rencana pemanggilan Muhaimin. Dia mempertanyakan kenapa hal itu muncul setelah deklarasi.