RADARDEPOK.COM - Polisiti muda asal Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi menyoroti pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyebut aparat penegak hukum rusak serta kerap terlibat mafia dan kolusi.
Nofel Saleh Hilabi mengatakan, pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi itu justru salah alamat. Sebab, Mahfud MD yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam) tidak berperan banyak terhadap isu tersebut.
Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kota Depok-Kota Bekasi itu menilai, pencalonan Mahfud MD sebagai Cawapres itu dianggap tidak layak dengan mempertimbangkan kapasitas, kemampuan, jam terbang, dan track record yang selama ini menjabat sebagai Menkopolhukam.
Baca Juga: Caleg NasDem Dapil Pancoran Mas, Arif Budiman Panjatkan Doa Kemenangan saat Konsolidasi
"Ini kan justru menelanjangi dirinya sendiri, selama ini apa kerjanya hampir empat tahun menjadi menteri Kabinet Pak Jokowi. Apa saja yang sudah dibuat Pak Mahfud selama ini jika dia sendiri saja tidak percaya atas penegakan hukum di Indonesia. Harusnya sejak lama, dia sudah mundur dari Kabinet jika dia tidak merasa mampu mengatasi penegakan hukum," jelas Nofel Saleh Hilabi kepada Radar Depok, Rabu (22/11).
Menurut Nofel Saleh Hilabi, apabila hukum di Indonesia saat ini telah rusak,hal itu berarti salah satu pengaruh dari Mahfud MD.
"Janganlah kita katakan sistem hukum sudah rusak, karena sejatinya hukum itu tidak salah. Tetapi oknum-oknum yang harusnya melakukan penegakan hukum itulah yang harus diperbaiki," ujar Nofel Saleh Hilabi.
Baca Juga: PPK Cinere Depok Targetkan 80 Persen Pemilih ke TPS, Sosialisasi Dimasifkan
Lebih lanjut, kata Nofel Saleh Hilabi, pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD itu tidak elok. Sebagai Menkopolhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini faktanya ada di dalam sistem hukum juga.
Jika sistem hukum rusak, berarti Mahfud MD harus bertanggung jawab karena dia jadi bagian dari sistem hukum Indonesia.
"Nah kalau sudah begini siapa lagi yang kita bisa percaya. Apalagi Mahfud adalah bakal cawapres di Pilpres mendatang. Dengan kerusakan hukum di Indonesia seperti yang dia katakan terjadi di eranya apa dia masih bisa dipercaya untuk jadi pemimpin ke depannya," beber Nofel Saleh Hilabi.
Baca Juga: Sekretaris PKB Depok, Iwan Setiawan Nyatakan Elektabilitas AMIN Meroket Berkat Dukungan Ijtima Ulama
Ketua Umum Baladhika Karya ini memberikan pendapat dalam mengakhiri polemik ini, yaitu dengan melakukan kontroling yang ketat terhadap aparat penegak hukum.
Jadi, kata Nofel, harusnya Menkopolhukam Mahfud MD dengan tegas melakukan kontrol tidak memberikan ruang bagi penegak hukum di bawah koordinasinya untuk ikut "bermain" memperlemah law enforcement.
"Jika seseorang diberikan tongkat kekuasaan besar tanpa kontrol yang kuat bakal menimbulkan masalah. Harus ada punishment yang ketat serta kesetaraan dalam penegakan hukum," tegas Nofel Saleh Hilabi.