Baca Juga: Apakah Kamu Ingin Menghapus Obrolan Lama atau Memulai Pertemanan yang Baru di Snapchat? ini Caranya
"Kami berharap bahwa dapat juga menekan laju kriminal lintas dareah dan lintas perbatasan, kalau satu napas dengan satu kebijakan tentu akan lebih mudah mengatasinya," terang Hasbullah Rahmad.
Hanya saja, ungkap Hasbullah Rahmad, kawasan aglomerasi Jabodetabekjur akan menghilangkan anggota dewan perwakilan rakyat dari masing-masing daerah. Sehingga, wacana itu berpotensi mendapat penolakan secara politis.
"Saya mendukung, tapi problemnya, wakil rakyat akan dihilangkan jadi pasti banyak yang tidak setuju, dan pasti banyak yang akan memprotes," terang Hasbullah Rahmad.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengungkapkan, kawasan aglomerasi pernah diwacanakan Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Kala itu, Jabodetabek direncanakan menjadi kawasan megapolitan. Sebab, konteksnya mengembangkan kawasan tersebut tanpa memindahkan Jakarta sebagai ibukota negara.
Baca Juga: Sekda Depok, Supian Suri Beri 5 Tips Dalam Antisipasi Kebakaran
"Kawasan aglomerasi pernah digagas Sutiyoso sewaktu menjabat Gubernur Jakarta dengan konsep kawasan megapolitan, karena waktu itu wacananya bukan sebagai pengganti ibukota," jelas Yusfitriadi.
Sebab itu, Yusfitriadi meragukan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur dapat diwujudkan, karena tidak mudah dalam mengeksekusinya. Apalagi, wacana itu belum diserta dengan kajian yang komprehensif.
"Saya termasuk orang yang tidak percaya ini akan berjalan, karena tidak sederhana, dan tidak mudah menggabungkan aglomerasi kota, butuh waktu yang panjang, apalagi konsep komprehensifnya belum ada," tutur Yusfitriadi.
Apalagi, kata Yusfitriadi, wujud nyata kawasan aglomerasi itu belum pernah terwujud di negara manapun. Sehingga, dia meragukan wacana tersebut.
"Manfaatnya belum didalami secara empiris, contoh negara mana saja yang sudah berhasil melakukan kawasan aglomerasi, itu kan belum ada," ujar Yusfitriadi.
Baca Juga: Enggak Nyangka Puding Coklat Vanila Oreo Enak Banget Rasanya, Cocok Untuk Buka Puasa
Sedikitnya, kata Yusfitriadi, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan kawasan aglomerasi Jabodetabkjur yakni ekonomi, tatanan pemerintah, dan penyelesaian masalah tiap daerah menjadi satu kebijakan.
"Tapi secara umum, saya melihat isu yang belum utuh konsepnya, harusnya ketika konsep itu sudah komperehennsif baru dimunculkan," ujar Yusfitriadi.
Namun, kata Yusfitriadi, keuntungan yang didapatkan Kota Depok yakni sejumlah persoalan yang bersentuhan dengan pemerintah pusat dapat dengan mudah dieksekusi, termasuk soal kemacetan di jalan nasional.