RADARDEPOK.COM-Baru pertengahan tahun, jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencapai ratusan. Malaysia masih jadi salah satu negara tujuan terbanyak penyaluran korban.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan, selama periode Januari hingga Juli 2024, tercatat sebanyak 698 WNI yang menjadi korban TPPO. Dari angka tersebut, diketahui jika laki-laki masih mendominasi sebagai korban ternyata. Yakni, 396 orang. Sementara, korban perempuan mencapai 302 orang.
Baca Juga: Terus Berkarya untuk Depok Emas, Begini Makna Logo HUT Radar Depok ke 14
”Kalau kita lihat, ternyata masih banyak laki-lakinya. Tapi yang perlu kita cermati di sini adalah adanya anak perempuan yang juga ternyata menjadi korban TPPO,” ujarnya dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (15/7).
Selain itu, jika didetailkan lagi, jumlah korban terbanyak berasal dari Kepulauan Riau (Kepri) yakni sebanyak 140 orang. Disusul Kalimantan Utara (Kaltara) 130 orang dan Jawa Barat (Jabar) 79 Orang.
Hal itu disinyalir lantaran Kepri dan Kaltara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar. Sehingga, jadi pintu “keluar-masuk” para sindikat TPPO dalam menyalurkan para korban.
”Kalau kita lihat, dari mana korban TPPO ini berasal? Paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan. Mungkin karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi,” papar perempuan yang akrab disapa Woro tersebut. Selain Malaysia, Syria dan Oman juga menjadi negara-negara yang kerap dijadikan jujukan penyaluran para korban TPPO ini.
Angka korban di tahun ini memang lebih rendah dibanding tahun lalu. Pada 2023, sebanyak 3.366 orang tercatat menjadi korban TPPO. Kendati demikian, dia memastikan jika saat ini, pihak Bareskrim Polri telah mengidentifikasi pelaku dan para korban TPPO ini.
Langkah ini pun disertai dengan sinergi dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah menampung dan memberikan rehabilitasi sosial. Termasuk, pembekalan kewirausahaan. Sehingga, diharapkan para korban tak akan terkena bujuk rayu untuk kembali “diperjualbelikan” ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar padahal sebaliknya.
Baca Juga: Pengurus Baru Forkabi Cimanggis Depok Dilantik, Ini Pesan Bang Azis
”Jadi kalau kita lihat 2023 yang sudah direhabilitasi sosial dan diberikan pembekalan kewirausahaan itu mencapai 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024,” jelasnya. Dari jumlah tersebut, diketahui paling banyak berasal dari Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur (Jatim), dan Aceh.***