"Tapi kalau untuk hal terkecil saja, akan ada pilkada mereka tidak tahu, ini artinya menunjukkan bahwa KPU kita sudah gagal dalam proses mengedukasi masyarakat," sambung Efriza.
Efriza mengungkapkan, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menyebabkan pemilih tidak dapat memilih dengan cerdas. Jika KPU Kota Depok tidak mengambil langkah proaktif dalam menghadirkan informasi ini, tanggung jawab tersebut akan jatuh kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tidak seharusnya menjadi beban para anggota KPPS.
"Tanpa itu, ya ini artinya, KPU Kota Depok adalah KPU yang paling jeblok. Kalau ini akhirnya menjadi tugasnya KPPS, untuk apa KPU dibentuk begitu lama. Nggak usahlah KPU itu bersifat permanen," beber Efriza.
Efriza menyoroti ketidakbecusan KPU Kota Depok dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam sosialisasi dan edukasi pemilih. Dia menyatakan bahwa KPU Kota Depok seharusnya memprioritaskan kegiatan penyuluhan mengenai pemilu agar masyarakat memahami proses pemilihan.
Baca Juga: Gelaran E-Sport Pertama yang Manfaatkan Energi Terbarukan
"Jika masyarakat tidak mengerti, bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif? Untuk apa dilaksanakan pemilu begitu lama durasinya?," ujar Efriza.
Dia menegaskan bahwa penghargaan atas keberhasilan pemilu seharusnya diberikan kepada KPPS dan RT/RW yang aktif mensosialisasikan informasi, bukan kepada KPU yang lebih fokus pada tugas administratif.
"Kalau masyarakat tidak teredukasi dengan baik, itu adalah kekeliruan dan kekonyolan yang dilakukan oleh KPU Depok," tutur Efriza.
Dia menegaskan bahwa jika banyak warga tidak memberikan suara karena kurangnya informasi, hal tersebut menunjukkan rendahnya kualitas KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan pilkada.
"Kalau golputnya karena ketidaktahuan masyarakat, itu artinya golput yang disebabkan oleh KPU Depok," tambah Efriza.
Efriza mengemukakan pentingnya menganalisis partisipasi politik di Kota Depok. Dia mempertanyakan apakah partisipasi tersebut bersifat otonom, yakni kesadaran masyarakat untuk memilih, ataukah dimobilisasi oleh pihak tertentu.
"Kalau dimobilisasi, lagi lagi ini tandanya KPU Depok telah gagal menjalankan tugasnya," ucap Efriza.
Efriza mempertanyakan bagaimana KPU menjelaskan keberhasilannya. Penting bagi KPU untuk tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga memastikan bahwa pemilih memiliki pemahaman yang cukup tentang kandidat dan proses pemilu.
"Apakah keberhasilan KPU hanya diukur dari pelaksanaan pemilu yang tepat waktu, atau sejauh mana masyarakat benar-benar memahami pilihan mereka? Nah ini yang harus dievaluasi," tutur Efriza.