Devi Mayori menuturkan, nantinya dinas lain seperti Dinkes, Disporyata dan yang lainnnya akan dilibatkan sesuai dengan kebutuhan.
“Dinkes, misalnya, akan memberikan layanan fisioterapi dan pemeriksaan kesehatan. Disporyataakan mendukung melalui pelatihan seni dan musik. Sementara Dinsos bertanggung jawab pada aspek konseling dan pendampingan psikologis,” tutur Devi Mayori.
Menurut Devi Mayori, saat ini proses persiapan masih dalam tahap pengumpulan dokumen dan kajuan teknis. Dinsos tengan menyusun surat –surat permohonan.
“Rencananya kan untuk tahun 2026, saat ini kami juga sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti yang dilakukan di Surabaya,” tandas Devi Mayori.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, meminta Pemkot Depok untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Menurut Ade Firmansyah, keputusan itu berpotensi menabrak kesepakatan yang telah dicapai bersama DPRD dalam forum resmi. Pernyataan itu dia sampaikan dalam interupsi menjelang ditutupnya Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (19/5).
Ade Firmansyah menegaskan, lokasi eks SDN Pondok Cina 1 di Jalan Margonda Raya sebelumnya telah disepakati bersama DPRD dan Pemkot untuk dijadikan lokasi pembangunan Masjid Raya Margonda.
Kesepakatan itu telah masuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 dan telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun anggaran 2025 sebesar Rp20 miliar.
“Sudah sepakat di Rapat Paripurna, semua setuju. Kenapa tiba-tiba Walikota Depok kemudian menyatakan dalam pidato sambutan di acara Lebaran Depok, akan membangun sekolah kebutuhan khusus di eks SDN Pondok Cina 1? Ini kan potensi melanggar kesepakatan,” kata Ade Firmansyah.
Mundur ke belakang, polemik soal pembangunan masjid di atas lahan sekolah ini sebetulnya sudah berlangsung lama.
Semua ini berawal dari permintaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang klaimnya masyarakat kesusahan mencari masjid di Jalan Raya Margonda.
Ridwan Kamil lalu memerintahkan Walikota Depok mencarikan lahan kosong yang strategis untuk pembangunan masjid agung.
Namun karena lahan kosong di Jalan Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter, Ridwan Kamil minta ada aset Pemkot Depok yang bisa dialihfungsikan.
Pilihan jatuh pada SD Negeri Pondok Cina 1. Pada 14 Februari 2022, Ridwan Kamil dan Walikota Depok berkunjung kesana. Kemudian di bulan Juni, Walikota Depok menerbitkan surat ke Dinas Pendidikan tentang pengalihan fungsi sekolah itu, sekaligus usulan penghapusan SDN Pondok Cina 1 dari daftar inventaris Disdik.