RADARDEPOK.COM – Sektor transportasi menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani Pemkot Depok. Berdasarkan data survei biaya hidup dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, bahwa warga Depok mengalokasikan 16,3 persen dari total biaya hidup tiap bulan.
Jika dihitung secara nominal, pengeluaran untuk ongkos transportasi warga Depok Rp1,8 juta per bulan. Ini merupakan pengeluaran ongkos tertinggi kedua di Indonesia setelah Bekasi yang mencapai Rp1,91 juta per bulan.
Namun dari sisi persentase, warga Bekasi hanya mengalokasikan sekitar 14 persen dari total biaya hidupnya untuk ongkos tersebut.
Baca Juga: Sekda Depok Diumumkan Agustus atau September
Idealnya, ongkos transportasi hanya menghabiskan kurang dari 10 persen dari total biaya hidup. Namun realitanya berbanding terbalik dengan kota-kota besar di Indonesia.
Beban ongkos transportasi bulanan kota-kota lainnya yakni Surabaya (Rp1,62 juta atau 13,6 persen), Jakarta (Rp1,59 juta atau 11,8 persen), Bogor (Rp1,23 juta atau 12,54 persen), Batam (Rp1,17 juta atau 12,8 persen), Makassar (Rp1,15 juta atau 11,52 persen), Jayapura (Rp1,12 juta atau 12,4 persen), Balikpapan (Rp981 ribu atau 11,51 persen), dan Palembang (Rp 918 ribu atau 11 persen).
Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengungkapkan, mahalnya ongkos transportasi di kota-kota besar itu disebabkan karena belum terintegrasinya sistem transportasi umum secara menyeluruh.
Baca Juga: Wow! Depok Sumbang Investasi Jabar Rp1,2 Triliun, Kejar Kekurangan Target
“Ini karena first miles-last miles yang tidak bagus. Artinya masih mahal. Orang ke kantor harus naik ojek atau naik apa, menuju ke publik transport lainnya. Kemudian dari publik transport kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500,” tutur Risal Wasal.
Menurutnya, solusi ke depan adalah memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan memperluas jaringan angkutan umum yang bisa diakses dengan murah dan efisien.
“Jika sistem transportasi terintegrasi dibangun dengan baik, maka beban masyarakat bisa ditekan secara signifikan,” jelas Risal Wasal.
Baca Juga: Car Free Day di Depok Digeser 18 Agustus, Ini Pertimbangannya Kata Walikota
Terpisah, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengungkapkan, di Kota Depok terdapat kurang lebih 50 kawasan perumahan. Sementara akses untuk armada transportasi umum ke perumahan itu belum merata. Ini menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan ongkos membengkak.
“Logikanya orang itu bergerak kan pergi dari rumah. Apakah 50 kawasan perumahan di Depok itu ada akses transportasi umumnya? Selama itu enggak ada aksesnya, presentase untuk ongkos transportasi itu tetap akan tinggi,” beber Djoko.
Pada intinya, sambung Djoko, jika Pemkot Depok memberikan akses transportasi umum ke tiap kawasan yang ada, hal ini dapat menekan ongkos transportasi masyarakat yang membengkak tiap bulan.