Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menyebut, alokasi dana Rp200 triliun bisa menjadi titik terang bagi pegiat UMKM. Terutama yang membutuhkan modal usaha.
“Tentu kami berharap dengan adanya program ini lewat Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap kelurahan, UMKM kita yang terkendala di permodalan itu bisa mendapat sumber permodalan dari pemerintah,” tutur Hasbullah.
Kemudian, sambung Hasbullah, semakin banyak uang ini berputar di masyarakat dalam hal UMKM, maka semakin bagus dampaknya kepada daya beli masyarakat. Karena uang berputar dan itu bisa menaikan laju pertumbuhan ekonomi, serta bisa menyerap tenaga kerja.
“Bayangkan kalau satu UMKM punya empat karyawan. Berarti kan kemungkinannya yang dipekerjakan itu terdiri dari empat keluarga. Harapan saya DKUM Kota Depok, juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang meminjam modal dari KMP ini,” kata Hasbullah.
Pengawasan tersebut harus dilakukan, kata Hasbullah, agar uang ini berputar dan kembali sehingga bisa digulirkan lagi ke UMKM yang baru lagi. Karena menurutnya, semakin uang ini berputar maka semakin banyak pelaku ekonomi yang akan terlibat.
“Tetapi kalau (Perputaran uang) macet dan tidak balik, ini kan artinya tidak banyak orang yang terlibat dalam perputaran uang ini. Karena Rp200 triliun tersebut diputar melalui koperasi lewat bank-bank pelat merah,” kata Hasbullah.
Jika Rp200 triliun ini bisa berputar dan pada putaran pertama 90 persen berjalan lancar, Hasbullah meyakini, perputaran berikutnya itu uang yang sudah dikembalikan bisa digulirkan lagi, untuk UMKM yang belum mendapat bantuan permodalan dari Koperasi Merah Putih.
“Karena ini melalui skema perbankan, ya tentunya harus ada pembinaan dan pengawasan. Karena perbankan biasanya kan sudah punya regulasi. Jadi, jangan sampai program pemerintah yang bagus untuk mengungkit perekonomian masyarakat itu, tetapi malah tidak berputar karena uangnya banyak yang macet,” ujar Hasbullah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menginginkan UMKM ikut menikmati dana Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Cak Imin berpesan agar pelaku UMKM berbenah diri supaya akses kredit yang disiapkan pemerintah tidak sia-sia.
Ia berharap perbankan tahu kondisi lapangan di mana rata-rata yang konsisten mengembalikan kredit adalah usaha kecil, sehingga UMKM perlu diperhatikan secara serius dan mendapatkan prioritas pinjaman.
"Bila dua hal itu (dilakukan) saya yakin UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Cak Imin.
Sebegai informasi, Data Bank Indonesia (BI) terakhir yakni periode Juli 2025 menunjukkan, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.397,4 triliun atau hanya tumbuh 1,6% (year-on-year/yoy) jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Juni yang mencapai 2,0% yoy dengan nilai Rp1.404,0 triliun.
Nilai ini menjadikan pertumbuhan kredit UMKM yang terendah sejak Mei 2021 atau lebih dari empat tahun. Pada saat itu, kredit UMKM hanya tumbuh 0,5% yoy, namun perlu dicermati bahwa saat itu Indonesia masih dalam situasi pandemi Covid 19.
Setelah sempat melonjak hingga 18% pada pertengahan 2022 berkat pemulihan pasca-pandemi, tren pertumbuhannya mulai melambat sejak 2023 dengan pertumbuhan hanya berada pada kisaran 7-9%. Hingga memasukin 2024, perlambatan semakin nyata dengan posisi akhir tahun hanya 3,0%, sebelum akhirnya terjun ke 1,6% pada Juli 2025.