“Laporan LHKPN 2025 itu dilaporkan saat sebelum para dewan dilantik, dan itu menjadi salah satu syarat pelantikan. Logikanya, dewan yang sudah dilantik sudah melaporkan LHKPN. Paling juga data KPK belum update jika memang ada data dewan yang belum lapor atau diperbarui ke LHKPN,” tandas Deny Kartika.
Sementara itu, Kania Parwanti selaku Sekretaris DPRD Kota Depok (Sekwan), belum memberikan tanggapan saat Radar Depok ingin konfirmasi soal laporan harta kekayaan tersebut. Baik pesan singkat maupun telepon melalui Whatsapp hingga berita ini tayang. ***
Rincian Harta Kekayaan Dewan :
1. Edi Masturo (Partai Gerindra)
Terakhir Lapor : 31 Desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 6.318.500.000
2. Hendrik Tangke Allo (PDI Perjuangan)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 520.000.000
3. Supriatni (Partai Golkar)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 2.575.825.000
4. Moh. Hafid Nasir (PKS)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 11.183.234.575
5. Imam Musanto (PKS)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 2.759.891.522
6. Mazhab (PPP)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 5.129.751.382
7. Tati Rachmawati (PKB)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 755.000.000
8. Mohamad HB (Partai Gerindra)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 4.220.778.915
9. Imam Turidi (PDI Perjuangan)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 14.057.650.000
10. Tajudin Tabri (Partai Golkar)
Terakhir Lapor : 31 Desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 3.585.300.000
11. Samuel Bonardo Parulian Situmorang (Partai Golkar)
Terakhir Lapor : 31 desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp 6.578.924.560
12. Aditya Wiradi Putra (Partai Demokrat)
Terakhir Lapor : 31 Desember 2024
Total Harta Kekayaan : Rp.18.500.000.000